Ribuan Calon ASN dan PPPK Demo Tolak Penundaan Pengangkatan di Jakarta

Ribuan Calon ASN dan PPPK Demo Tolak Penundaan Pengangkatan di Jakarta

Penundaan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPK) memicu gelombang protes besar-besaran di Jakarta pada Senin, 10 Maret 2025. Ribuan calon ASN dan PPPK menggelar aksi unjuk rasa di tiga titik strategis: Gedung DPR RI, Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), dan Istana Negara. Aksi ini menandai puncak kekecewaan para peserta seleksi yang telah menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, untuk mendapatkan kepastian status kepegawaian mereka.

Para demonstran, yang mulai berkumpul sejak pagi hari, membawa berbagai poster dan spanduk yang menyuarakan tuntutan mereka. Salah satu poster yang mencolok bertuliskan "Nasib 4 Juta CASN/PPPK Dipertaruhkan", menunjukkan skala luas dampak penundaan ini. Mereka mendesak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) untuk mencabut surat edaran yang mengatur penyesuaian jadwal pengangkatan CASN dan PPPK tahun 2024. Suasana demonstrasi berlangsung tertib, namun diwarnai dengan raut wajah kecemasan dan harapan yang tinggi dari para peserta aksi.

Kepolisian Metro Jakarta Pusat telah mempersiapkan pengamanan ketat untuk memastikan aksi berjalan lancar dan kondusif. Sebanyak 894 personel dikerahkan dan ditempatkan di titik-titik strategis di sekitar lokasi demonstrasi. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, menjelaskan bahwa selain pengamanan, rekayasa lalu lintas pun telah disiapkan untuk mengantisipasi kemacetan. "Personel akan disebar di beberapa titik utama guna memastikan aksi berjalan aman dan tertib," ujar Susatyo. Namun, detail rencana rekayasa lalu lintas akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Penundaan pengangkatan CASN dan PPPK ini, berdasarkan kebijakan terbaru pemerintah, menunda pengangkatan CPNS hingga 1 Oktober 2025 dan PPPK hingga 1 Maret 2026. Keputusan ini menimbulkan polemik karena berbeda jauh dari jadwal awal yang telah ditetapkan. Jadwal awal menetapkan pemberian Nomor Indentitas Pegawai (NIP) untuk CPNS 2024 pada Maret 2025, sementara pengangkatan PPPK tahap pertama dan kedua dijadwalkan pada Februari dan Juli 2025. Menteri Pan-RB, Rini Widyantini, telah menjelaskan alasan penundaan tersebut dalam rapat bersama Komisi II DPR, mengatakan bahwa pemerintah mengusulkan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau awal 2026.

Namun, penjelasan tersebut belum mampu meredakan kekecewaan para calon ASN dan PPPK. Demonstrasi yang berlangsung menjadi bukti nyata keresahan dan tuntutan mereka akan kepastian dan keadilan. Aksi ini juga menjadi sorotan publik dan menimbulkan pertanyaan akan transparansi dan efektivitas kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya manusia di sektor pemerintahan.

Para demonstran berharap agar pemerintah segera merespon tuntutan mereka dan memberikan solusi yang adil. Ke depan, diperlukan komunikasi yang lebih efektif antara pemerintah dan para calon ASN/PPPK untuk mencegah kejadian serupa dan memastikan terwujudnya tata kelola kepegawaian yang lebih baik dan transparan.