Polemik yang melibatkan aplikator transportasi online, InDrive, dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) memasuki babak baru. Menyusul gelombang demonstrasi dari pengemudi ojek dan taksi online yang menuntut kejelasan regulasi dan keberpihakan, InDrive terancam dicabut izin operasionalnya di wilayah tersebut.

Menanggapi isu krusial ini, InDrive melalui Communication Manager inDrive Indonesia, Wahyu Ramadhan, menyatakan komitmennya untuk menjalin komunikasi yang konstruktif dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan regulator. "InDrive selalu mengedepankan prinsip transparansi dan dialog. Kami terus berupaya membangun hubungan yang baik dengan semua pihak terkait di Jawa Timur," ujar Wahyu dalam keterangan tertulisnya.

Wahyu menjelaskan bahwa Country Government Relations Manager inDrive, Rona Pasaribu, telah aktif berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk membahas berbagai aspek operasional dan regulasi yang relevan. Fokus utama diskusi adalah mencari solusi yang mengakomodasi kepentingan semua pihak, termasuk pengemudi, konsumen, dan pemerintah.

Salah satu poin krusial yang menjadi perhatian Pemprov Jatim adalah keberadaan kantor perwakilan InDrive di Surabaya. Menurut Wahyu, usulan penghentian operasional InDrive di Surabaya bukan semata-mata karena ketidakhadiran dalam undangan audiensi, melainkan karena belum adanya kantor representatif di wilayah tersebut. InDrive merespons hal ini dengan menyatakan komitmen untuk segera membuka kantor resmi di Surabaya sebagai bagian dari upaya penyesuaian administratif.

"Kami memahami pentingnya memiliki kantor perwakilan di Surabaya. Hal ini akan mempermudah koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah serta mitra pengemudi," imbuh Wahyu.

InDrive juga mengklaim telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia untuk dapat beroperasi secara legal. Perusahaan berupaya untuk selalu patuh terhadap regulasi yang ada dan berkontribusi positif terhadap ekosistem transportasi online di Indonesia.

Mengenai ketidakhadiran dalam audiensi bersama Pemprov Jatim dan perwakilan pengemudi ojol, Wahyu menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan oleh kendala koordinasi internal yang sedang dibenahi. Meskipun demikian, InDrive tetap menjalin komunikasi aktif dengan instansi terkait, termasuk memberikan klarifikasi langsung kepada Dinas Perhubungan Surabaya dan Kominfo.

"Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi akibat ketidakhadiran kami dalam audiensi tersebut. Kami sedang berupaya untuk meningkatkan koordinasi internal agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari," tutur Wahyu.

Sebagai respons terhadap isu pengusiran yang tengah mencuat, InDrive telah menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama para mitra pengemudi di Surabaya. Kegiatan ini menjadi wadah resmi untuk menampung aspirasi dan menanggapi tuntutan yang disampaikan oleh para pengemudi kepada manajemen InDrive. FGD ini diharapkan dapat menghasilkan solusi yang konstruktif dan saling menguntungkan bagi semua pihak.

InDrive berharap melalui dialog yang terbuka dan konstruktif, polemik ini dapat segera diselesaikan dan InDrive dapat terus berkontribusi dalam memberikan layanan transportasi yang aman, terjangkau, dan efisien bagi masyarakat Jawa Timur.

Poin-poin penting yang dibahas:

• Komitmen InDrive untuk menjalin komunikasi dengan semua pemangku kepentingan.
• Koordinasi aktif dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan Kominfo.
• Rencana pembukaan kantor perwakilan di Surabaya.
• Klaim pemenuhan terhadap semua persyaratan regulasi.
• Penjelasan mengenai ketidakhadiran dalam audiensi.
• Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) bersama mitra pengemudi.