114 Sekolah di Bekasi Rusak Akibat Banjir, Komisi X DPR Minta Kemendikbudristek Segera Lakukan Perbaikan

Banjir yang melanda wilayah Bekasi beberapa waktu lalu telah mengakibatkan kerusakan signifikan pada sejumlah infrastruktur, termasuk 114 sekolah di berbagai jenjang pendidikan. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, mendesak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk segera mengambil langkah konkrit dalam perbaikan fasilitas pendidikan yang terdampak bencana alam tersebut. Kerusakan yang terjadi meliputi gedung sekolah, baik di tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, maupun SLB, menunjukkan betapa luasnya dampak bencana ini terhadap akses pendidikan anak-anak di Bekasi.

Lalu Ari, sapaan akrab Lalu Hadrian Irfani, dalam keterangan tertulisnya menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi tersebut. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menangani permasalahan ini. "Kerusakan sekolah akibat banjir ini bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama. Pemerintah pusat melalui Kemendikbudristek harus mengambil peran utama dalam koordinasi dan penyaluran bantuan," tegasnya. Selain kerusakan fisik bangunan, dampak banjir juga dirasakan para siswa yang kehilangan buku, seragam, dan perlengkapan sekolah lainnya. Hal ini tentu saja menambah beban bagi para siswa dan keluarga mereka yang sudah menghadapi kesulitan akibat bencana.

Lebih lanjut, Lalu Ari meminta agar Kemendikbudristek segera melakukan pendataan yang akurat dan detail terkait kerusakan sekolah. Data tersebut meliputi jenis kerusakan, tingkat keparahan, dan estimasi biaya perbaikan. Transparansi data ini sangat penting untuk memastikan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam proses rehabilitasi. “Perbaikan sekolah harus dilakukan secara cepat dan terukur agar proses belajar mengajar dapat kembali berjalan normal. Tidak boleh ada lagi hambatan akses pendidikan bagi anak-anak Bekasi akibat bencana ini,” ujarnya. Kecepatan perbaikan juga menjadi prioritas mengingat pentingnya akses pendidikan yang berkelanjutan bagi anak-anak korban bencana.

Langkah konkret yang akan dilakukan Komisi X DPR RI, antara lain melakukan kunjungan lapangan ke lokasi terdampak banjir di Bekasi untuk melihat langsung kondisi sekolah yang rusak. Selain itu, Komisi X juga berencana memanggil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk membahas langkah-langkah strategis dalam penanganan kerusakan sekolah dan memastikan percepatan proses perbaikan. Komisi X akan memastikan agar anggaran yang dialokasikan tepat sasaran dan proses perbaikan berjalan sesuai rencana, serta mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana perbaikan. Hal ini penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran negara.

Komisi X DPR RI berkomitmen untuk mengawal proses perbaikan sekolah-sekolah yang rusak di Bekasi hingga selesai. Mereka berharap agar semua pihak dapat bekerja sama untuk memberikan solusi terbaik bagi anak-anak Bekasi agar dapat kembali belajar dengan nyaman dan aman. Prioritas utama adalah memastikan terwujudnya lingkungan belajar yang kondusif dan aman bagi para siswa, sehingga mereka tidak lagi terhambat dalam menggapai cita-cita pendidikan mereka.

Langkah-langkah yang akan diambil Komisi X DPR RI:

• Kunjungan lapangan ke lokasi terdampak di Bekasi.
• Pemanggilan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
• Pemantauan dan pengawasan proses perbaikan sekolah.
• Menyusun rekomendasi kebijakan untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.