Kejaksaan Agung Gandeng Stakeholder Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Program Jaksa Mandiri Pangan
Kejaksaan Agung (Kejagung) mengambil langkah proaktif dalam mendukung ketahanan pangan nasional dengan meluncurkan program "Jaksa Mandiri Pangan". Inisiatif ini memanfaatkan lahan sitaan yang sebelumnya tidak produktif menjadi area pertanian yang dikelola secara profesional untuk meningkatkan ketersediaan pangan. Peluncuran program ini dilakukan di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (22/05/2025), menandai komitmen Kejagung untuk berkontribusi lebih dari sekadar penegakan hukum.
Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan bahwa Kejagung tidak hanya berperan dalam menegakkan hukum, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa hasil penegakan hukum memberikan dampak positif bagi masyarakat. Beliau menyampaikan bahwa program ini merupakan wujud nyata dari komitmen tersebut. Pada tahap awal, lahan seluas 33,7 hektar di Bekasi diserahkan kepada 76 petani untuk dikelola. Kejagung menggandeng berbagai pihak, termasuk Kementerian Pertanian, PT Pupuk Indonesia (Persero), Perum BULOG, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan kelompok tani, untuk memastikan keberhasilan program ini.
Keterlibatan aktif Kejagung dalam program ketahanan pangan ini juga mencakup pengawasan terhadap program-program strategis pemerintah. Fokus pengawasan meliputi:
- Pencegahan penimbunan dan spekulasi harga pangan.
- Pengawasan distribusi beras oleh Perum BULOG.
- Penindakan terhadap praktik illegal farming dan alih fungsi lahan ilegal.
Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intel) Reda Manthovani menambahkan bahwa program ini akan diperluas ke seluruh aset sitaan negara di Indonesia. Program ini diharapkan dapat menjadi model pemberdayaan masyarakat berbasis aset negara yang berkelanjutan.
Acara peluncuran program ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kepala Badan Pemulihan Aset Amir Yanto, Dirut Perum BULOG Letjen TNI Novi Helmy Prasetya, Dirut PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Katarina Endang Sarwestri. Kehadiran para pejabat tinggi ini menunjukkan dukungan penuh pemerintah terhadap inisiatif Kejagung dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.