KPK Tegaskan Informasi Pengurangan Anggaran MBG Masih Perlu Verifikasi

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, memberikan klarifikasi terkait informasi yang beredar mengenai pengurangan anggaran program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Dalam sebuah audiensi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) pada Rabu, 5 Maret 2025, KPK menerima laporan mengenai potensi penyimpangan anggaran MBG. Informasi tersebut, ditegaskan Setyo, masih berupa laporan awal dan belum melalui proses verifikasi dan validasi yang menyeluruh. Oleh karena itu, KPK menekankan pentingnya pengecekan dan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran tersebut.

Setyo menjelaskan bahwa pertemuan dengan BGN tersebut berfokus pada upaya pencegahan korupsi. KPK, dalam konteks pencegahan, menyampaikan kekhawatirannya terkait potensi penyimpangan anggaran MBG yang dilaporkan. Laporan tersebut menyebutkan adanya pengurangan nilai anggaran yang diterima di daerah, berdampak pada penurunan kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat. Sebagai contoh, terdapat laporan mengenai selisih anggaran yang diterima di daerah, dimana seharusnya Rp10.000, namun yang diterima hanya Rp8.000 per porsi. Perbedaan ini, menurut KPK, berpotensi mempengaruhi kualitas gizi makanan yang diterima dan harus segera ditangani. KPK menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat untuk mencegah potensi penyimpangan anggaran sejak tahap perencanaan hingga penyaluran di daerah, memastikan agar anggaran yang dialokasikan tepat guna dan mencapai tujuan program MBG.

Dalam pertemuan tersebut, KPK memberikan rekomendasi kepada BGN untuk segera melakukan verifikasi dan audit internal terhadap penggunaan anggaran MBG di seluruh daerah. Hal ini dilakukan untuk memastikan transparansi penggunaan anggaran dan mencegah potensi kerugian negara. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan menerima baik masukan dan rekomendasi yang disampaikan oleh KPK. KPK berharap langkah preventif ini dapat mencegah pembengkakan masalah di kemudian hari dan memastikan program MBG berjalan sesuai rencana dan tujuannya, tanpa penyimpangan yang merugikan masyarakat penerima manfaat. KPK menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam mengawasi penggunaan anggaran negara, khususnya dalam program-program yang menyangkut kepentingan publik seperti MBG. Dengan pengawasan yang ketat dan kolaborasi yang efektif, diharapkan program MBG dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

KPK menegaskan kembali komitmennya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di semua sektor, termasuk dalam pengawasan program-program pemerintah. Langkah-langkah proaktif dan kolaboratif seperti audiensi dengan BGN ini menunjukkan komitmen KPK dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. KPK berharap langkah-langkah tersebut dapat menciptakan efek jera bagi pihak yang berpotensi melakukan penyimpangan anggaran dan memastikan dana negara digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan rakyat.

Kesimpulan: Informasi mengenai pengurangan anggaran MBG masih perlu diverifikasi lebih lanjut. KPK telah menyampaikan keprihatinan dan rekomendasi kepada BGN untuk melakukan verifikasi dan audit guna mencegah penyimpangan anggaran dan memastikan program MBG berjalan efektif.