Jeritan Pengemudi Ojol di DPR: Beban Biaya Aplikasi dan Skema Prioritas Order Membebani

Komisi V DPR RI menjadi saksi bisu keluh kesah sejumlah perwakilan pengemudi ojek online (ojol) dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam forum diskusi terbuka yang digelar di Jakarta, para pengemudi ini menyuarakan aspirasi terkait permasalahan yang membelit mereka dalam menjalankan profesi sehari-hari. Dua isu utama yang mendominasi keluhan adalah besarnya potongan aplikasi dan praktik skema slot yang dianggap memberatkan.

Eki Zakiya Aziz, perwakilan dari Garda Indonesia, membuka diskusi dengan menyoroti tingginya potongan aplikasi yang mencapai 20 persen atau lebih. Ia berpendapat bahwa angka ideal seharusnya berada di kisaran 10 persen. Eki juga mengkritik program yang dinilai memukul rata tarif menjadi Rp 5 ribu, yang menurutnya sangat merugikan pengemudi.

"Kami berharap Komisi V DPR dapat membantu memperjuangkan pengurangan potongan aplikasi maksimal 10 persen. Program yang ada saat ini sangat tidak manusiawi dan menyengsarakan," tegas Eki. Ia mempertanyakan rasa kemanusiaan dalam skema yang ada, mengingat pengemudi menanggung seluruh biaya operasional seperti bensin dan perawatan kendaraan, serta risiko di jalan.

Lebih lanjut, Eki mengungkapkan adanya praktik pembayaran untuk mendapatkan prioritas order. Ia menyebutnya sebagai "program slot" yang memaksa pengemudi mengeluarkan uang tambahan agar mendapatkan orderan. "Jika tidak membayar slot, pengemudi akan kesulitan mendapatkan order. Dua program ini sangat memberatkan," ungkapnya.

Senada dengan Eki, Irfan dari Lintas Gajah Mada juga menyampaikan keluhan serupa. Ia menyoroti masalah potongan aplikasi dan dampak negatif dari program slot. Meskipun bersifat opsional, program slot dinilai menciptakan ketidakadilan dalam pembagian order.

"Setelah dipotong aplikasi, pengemudi yang ikut slot harus membayar lagi. Ini memang opsional, tetapi orderan menjadi terbagi. Orderan diprioritaskan untuk pengemudi yang membayar, sementara yang tidak ikut program akan sepi orderan," jelas Irfan.

Para pengemudi ojol berharap, dengan adanya forum ini, DPR dapat menjembatani permasalahan mereka dengan pihak aplikator dan mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.

Berikut poin-poin keluhan yang disampaikan:

  • Potongan aplikasi yang terlalu besar (20% atau lebih)
  • Skema slot yang memaksa pengemudi membayar untuk prioritas order
  • Tarif yang dipukul rata (Rp 5 ribu) yang dianggap merugikan
  • Ketidakadilan dalam pembagian order akibat program slot