Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, menyoroti pentingnya penegakan hukum yang kuat sebagai fondasi bagi kemajuan ekonomi suatu negara. Dalam sebuah forum diskusi bertajuk "Ekonomi Politik Indonesia di Tengah Kondisi Global Terkini" yang diadakan di Universitas Indonesia, Depok, Kalla menekankan bahwa investasi dan pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada kepastian hukum dan keamanan negara.

Menurut Kalla, negara yang memiliki sistem hukum yang baik akan menarik investor dan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif. Sebaliknya, jika hukum lemah dan korupsi merajalela, ekonomi akan terpuruk dan kesenjangan sosial akan semakin lebar. Kalla menggambarkan siklus negatif ini, di mana ekonomi yang buruk disebabkan oleh hukum yang buruk, yang kemudian diperparah oleh korupsi pemerintah, dan akhirnya berdampak pada meningkatnya kemiskinan.

Kalla juga menyinggung mengenai pentingnya kepatuhan pajak sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kesenjangan sosial di Indonesia. Ia menyoroti rendahnya tax ratio Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam. Menurutnya, kurangnya kepatuhan pajak dari kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi yang signifikan.

Lebih lanjut, Kalla menekankan bahwa hukum yang baik juga merupakan prasyarat penting bagi berjalannya sistem demokrasi yang sehat. Ia berpendapat bahwa demokrasi dan ekonomi tidak dapat berkembang tanpa adanya kepastian hukum dan jaminan keadilan bagi seluruh warga negara. Ketiadaan hukum yang kuat dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan merusak fondasi demokrasi.