Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, menandai babak baru dalam kepemimpinan dan strategi pengelolaan keuangan negara. Acara pelantikan yang berlangsung khidmat di Aula Mezzanine Kemenkeu, Jakarta, pada Jumat (23/5/2025) tersebut, menempatkan Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak yang baru.

Penunjukan Bimo Wijayanto sebagai Dirjen Pajak bukan tanpa alasan. Ia merupakan pilihan langsung dari Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Usai pertemuan dengan Presiden di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (20/5), Bimo mengungkapkan amanah besar yang diberikan kepadanya. Presiden Prabowo menekankan komitmennya untuk mereformasi sistem perpajakan Indonesia agar menjadi lebih akuntabel, independen, dan berintegritas. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan nasional yang dicanangkan, khususnya dalam mengamankan penerimaan negara.

Sosok Bimo Wijayanto bukan nama baru di dunia ekonomi dan keuangan. Alumni SMA Taruna Nusantara Magelang ini menamatkan pendidikan S1 Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 2000. Ketertarikannya pada bidang ini terus berlanjut hingga ia meraih gelar MBA in Accounting and Finance dari University of Queensland (2004), Ph.D in Economics dari University of Canberra (2010), serta Post Doctoral dari Duke University (2014).

Sebelum menduduki jabatan strategis ini, Bimo Wijayanto menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sejak Desember 2024. Perjalanan kariernya yang panjang dan beragam memberikan bekal pengalaman yang komprehensif dalam memahami dinamika perekonomian dan investasi di Indonesia.

Berikut adalah rangkuman perjalanan karier Bimo Wijayanto:

• September 2014 – Juli 2015: Analis Senior Center for Tax Analysis (CTA), Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
• September 2014 – Juli 2015: Kepala Seksi Dampak Kebijakan Makro Ekonomi, Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan, DJP
• Januari 2016 – Agustus 2020: Tenaga Ahli Utama di Kedeputian Bidang Politik dan Keamanan dan Kedeputian Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial, Budaya dan Ekologi Strategis, Kantor Staf Presiden (KSP)
• September 2020 – Desember 2024: Asisten Deputi (Asdep) Investasi Strategis pada Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
• Desember 2024 – Mei 2025: Sekretaris Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang mumpuni, Bimo Wijayanto diharapkan dapat membawa angin segar dan inovasi dalam pengelolaan pajak di Indonesia. Amanah dari Presiden Prabowo menjadi landasan kuat untuk mewujudkan sistem perpajakan yang lebih baik, transparan, dan berkontribusi optimal bagi pembangunan nasional.