Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, secara resmi melantik Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak dan Letnan Jenderal Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam sebuah upacara khidmat di Jakarta, Jumat (23/5/2025). Dalam amanatnya, Sri Mulyani menekankan beratnya tanggung jawab yang diemban kedua pejabat tinggi tersebut dalam mengelola keuangan negara di tengah dinamika perekonomian global yang semakin kompleks.

"Tugas yang diemban saudara-saudara sekalian adalah amanah untuk melayani bangsa, mengelola keuangan negara dengan kredibilitas, keandalan, dan kepercayaan penuh. Ini bukanlah tugas ringan, mengingat tantangan perekonomian dan keuangan negara di masa kini dan mendatang akan terus berkembang, menjadi semakin rumit, bahkan mungkin terasa berat," tegas Sri Mulyani.

Menkeu Sri Mulyani mengingatkan bahwa Kementerian Keuangan, sebagai otoritas pengelola keuangan negara, memiliki cakupan tugas yang luas dan strategis. Tugas-tugas tersebut meliputi:

• Penyusunan kebijakan ekonomi makro yang tepat sasaran.
• Perumusan pokok-pokok kebijakan fiskal yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.
• Optimalisasi penghimpunan penerimaan negara dari berbagai sektor.
• Pengelolaan belanja negara yang efisien dan efektif, baik di tingkat pusat maupun transfer ke daerah.

Sri Mulyani juga menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan keuangan negara. "Undang-undang yang mengatur kita, sumpah jabatan yang baru saja diucapkan, menuntut kita untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan sebaik-baiknya. Peraturan di bidang keuangan negara sangatlah banyak, terutama undang-undang keuangan negara, perbendaharaan negara, uang negara, serta undang-undang perpajakan, bea dan cukai, dan pembiayaan serta kekayaan negara," paparnya.

Lebih lanjut, Menkeu menekankan bahwa pejabat Kementerian Keuangan memiliki peran krusial dalam menjaga kepercayaan publik dan mengelola keuangan negara secara profesional, amanah, akuntabel, dan transparan. "Dengan tanggung jawab yang begitu besar, yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat luas, pejabat Kementerian Keuangan memegang peranan yang sangat penting. Kita harus senantiasa menjaga kepercayaan publik, mengelola keuangan negara dengan integritas, dan terus berupaya membawa Indonesia menuju kemajuan melalui pengelolaan keuangan negara yang profesional, amanah, akuntabel, dan transparan," pungkasnya.