Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara resmi melantik Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak yang baru. Penunjukan Bimo Wijayanto sebagai pucuk pimpinan tertinggi di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ini merupakan mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto, menandai babak baru dalam upaya reformasi perpajakan di Indonesia.

Bimo Wijayanto, seorang putra daerah kelahiran Nusa Tenggara Timur, adalah alumni SMA Taruna Nusantara Magelang, lulus pada tahun 1995. Latar belakang pendidikan dan pengalamannya yang luas menjadi modal penting dalam mengemban amanah yang besar ini. Setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya, Bimo melanjutkan studi di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, mengambil jurusan Akuntansi dan berhasil meraih gelar sarjana pada tahun 2000. Kecintaannya pada dunia perpajakan mengantarkannya untuk bergabung dengan DJP tak lama setelah menyelesaikan studinya.

Tidak berhenti di situ, semangat untuk terus belajar dan mengembangkan diri mendorong Bimo Wijayanto untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pada tahun 2004, ia menempuh pendidikan S2 di University of Queensland, Australia, dan berhasil meraih gelar MBA setahun kemudian. Kembali ke tanah air, Bimo terus berkontribusi di DJP, mengaplikasikan ilmu yang diperolehnya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem perpajakan.

Gairah akademis Bimo Wijayanto kembali bergejolak beberapa tahun kemudian. Ia memutuskan untuk mengambil program doktoral di Faculty of Business and Government University of Canberra, Australia. Gelar doktor berhasil diraihnya pada tahun 2015, semakin memperkuat kompetensinya di bidang perpajakan dan kebijakan publik.

Perjalanan karier Bimo Wijayanto di pemerintahan sangatlah beragam dan kaya pengalaman. Sebelum didapuk menjadi Dirjen Pajak, ia menduduki berbagai posisi strategis, yang memberikan kepadanya pemahaman mendalam tentang berbagai aspek perekonomian dan pemerintahan. Berikut adalah beberapa jabatan penting yang pernah diembannya:

• Analis Senior Center for Tax Analysis (CTA) DJP Kemenkeu (September 2014 – Juli 2015): Memperdalam analisis kebijakan perpajakan dan memberikan rekomendasi strategis.
• Kepala Seksi Dampak Kebijakan Makro Ekonomi, Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan (2015): Bertanggung jawab dalam menganalisis dampak kebijakan makro ekonomi terhadap penerimaan negara.
• Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden (KSP) (Januari 2016 – Agustus 2020): Memberikan masukan dan analisis kepada Presiden terkait isu-isu politik, keamanan, sosial, budaya, dan ekologi strategis.
• Asisten Deputi (Asdep) Investasi Strategis pada Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves (September 2020 – Desember 2024): Merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan investasi strategis di sektor maritim dan pertambangan.
• Sekretaris Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi di Kemenko Perekonomian (Desember 2024 – Mei 2024): Mengkoordinasikan kerja sama ekonomi dan investasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri.

Dengan pengalaman yang luas dan rekam jejak yang gemilang, Bimo Wijayanto diharapkan dapat membawa angin segar bagi DJP. Tantangan besar menanti di depan mata, termasuk meningkatkan penerimaan negara, memberantas praktik-praktik kecurangan pajak, dan membangun sistem perpajakan yang lebih adil dan transparan. Penunjukan Bimo Wijayanto sebagai Dirjen Pajak adalah langkah strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.