Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, mengungkapkan adanya indikasi gaya hidup mewah yang tidak wajar di kalangan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Hal ini memicu kecurigaan keterlibatan mereka dalam praktik perlindungan judi online (judol).

Budi Arie, dalam sebuah diskusi, menceritakan bahwa dirinya telah mendapatkan informasi mengenai gaya hidup sejumlah pegawai, khususnya di tingkat eselon III dan IV, yang dinilai tidak sesuai dengan profil seorang Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia mencontohkan, beberapa pegawai tersebut kerap bepergian ke luar negeri setiap bulan dan mengganti mobil mewah secara berkala. Gaya hidup yang mencolok ini mendorong Budi Arie untuk melakukan penataan internal di kementeriannya.

Sejak awal menjabat, Budi Arie mengaku telah menerima peringatan mengenai adanya oknum di dalam Kominfo yang diduga melindungi situs judi online. Menyadari potensi masalah ini, ia segera mengambil langkah-langkah untuk membenahi internal. Namun, Budi Arie mengakui bahwa pada saat itu, kemampuan Kominfo dalam memberantas judi online masih sangat terbatas. Tim internal hanya mampu menutup sekitar 3.000 situs per hari, angka yang dinilai terlalu kecil untuk mengatasi masifnya praktik judi online.

Untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan judi online, Budi Arie kemudian mencari bantuan dari pihak eksternal. Nama Adhi Kismanto muncul sebagai sosok yang dianggap mampu men-take down hingga 150.000 situs per hari. Budi Arie kemudian merekrut Adhi dengan harapan dapat mempercepat pemberantasan judi online. Namun, ironisnya, Adhi justru terseret dalam kasus dugaan perlindungan situs judi online dan saat ini tengah menjalani proses persidangan.

Dalam persidangan, Adhi Kismanto didakwa menerima komisi sebesar 20 persen dari skema perlindungan situs judi online. Selain Adhi, Zulkarnaen Apriliantony disebut menerima 30 persen, sementara Budi Arie disebut menerima 50 persen. Menanggapi tuduhan ini, Budi Arie membantah keterlibatannya dan menegaskan bahwa praktik tersebut sudah berlangsung jauh sebelum dirinya menjabat sebagai Menkominfo. Ia menyatakan bahwa para pelaku sudah menjalankan aksinya sebelum ia menduduki posisi tersebut.

Kasus ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan pertanyaan mengenai integritas sejumlah oknum di pemerintahan serta efektivitas upaya pemberantasan judi online. Proses hukum terhadap Adhi Kismanto dan pihak-pihak terkait masih terus berjalan, dan diharapkan dapat mengungkap fakta sebenarnya serta memberikan keadilan bagi semua pihak.

Berikut adalah poin-poin penting yang perlu diperhatikan dalam kasus ini:

• Indikasi gaya hidup mewah pegawai Kominfo yang mencurigakan.
• Peringatan mengenai adanya oknum yang melindungi situs judi online.
• Keterbatasan kemampuan Kominfo dalam memberantas judi online.
• Perekrutan Adhi Kismanto untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan judi online.
• Dugaan keterlibatan Adhi Kismanto dalam praktik perlindungan situs judi online.
• Bantahan Budi Arie atas tuduhan keterlibatannya.

Diharapkan kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk lebih berhati-hati dan meningkatkan pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi. Selain itu, diperlukan upaya yang lebih serius dan terkoordinasi untuk memberantas judi online secara efektif dan menyeluruh.