Isu mengenai penggunaan gelar dan istilah yang tidak lazim di lingkungan pemerintahan menjadi sorotan publik, Dedi Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta yang kini menjabat sebagai tokoh masyarakat, memberikan klarifikasi tegas terkait tudingan bahwa dirinya kerap dipanggil "raja" dan menggunakan istilah "patih" untuk menyebut para pejabat di bawahannya.

Melalui sebuah pernyataan yang disiarkan melalui media sosial, Dedi Mulyadi membantah keras narasi yang menyebutkan adanya praktik penggunaan gelar dan istilah tersebut selama masa jabatannya. Ia menegaskan bahwa tidak pernah ada tradisi atau budaya penyebutan semacam itu, baik ketika ia menjabat sebagai Bupati Purwakarta maupun dalam kapasitasnya saat ini.

"Saya ingin meluruskan informasi yang beredar. Tidak benar bahwa saya pernah memanggil Sekretaris Daerah dengan sebutan 'patih' atau 'mahapatih'. Itu adalah informasi yang tidak akurat dan tidak sesuai dengan fakta," ujar Dedi Mulyadi.

Ia kemudian menyebutkan nama-nama Sekretaris Daerah yang pernah bertugas mendampinginya selama menjabat sebagai Bupati Purwakarta, seperti Maman Rosamah, Hamim Mulyana (almarhum), dan Fadil Karsomah. Dedi Mulyadi menegaskan bahwa tidak satu pun dari mereka yang pernah ia panggil dengan sebutan "patih" atau "mahapatih".

"Panggilan itu tidak pernah ada dan tidak pernah saya gunakan. Saya selalu menghormati dan menghargai para pejabat yang bekerja bersama saya, dan saya tidak pernah membeda-bedakan mereka dengan menggunakan istilah-istilah yang tidak lazim," imbuhnya.

Selain membantah penggunaan istilah "patih", Dedi Mulyadi juga menepis anggapan bahwa dirinya kerap dipanggil "raja" oleh para kepala dinas atau Sekretaris Daerah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Ia menegaskan bahwa tidak ada satu pun pejabat yang pernah memanggilnya dengan sebutan tersebut.

"Saya tidak pernah meminta atau mengizinkan siapa pun untuk memanggil saya dengan sebutan 'raja'. Saya adalah seorang pelayan masyarakat, dan saya selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat," tegas Dedi Mulyadi.

Meski demikian, Dedi Mulyadi mengakui bahwa label "raja" tersebut memang sempat muncul dan beredar di kalangan masyarakat. Namun, ia memilih untuk tidak mengungkapkan asal-usul sebutan tersebut pada saat ini.

"Soal dari mana sebutan 'raja' itu berasal, nanti akan saya jelaskan pada kesempatan yang lain. Saya akan menghadirkan sumbernya agar dapat memberikan penjelasan yang lebih detail dan akurat," pungkas Dedi Mulyadi.

Dedi Mulyadi berharap klarifikasi ini dapat meluruskan informasi yang tidak benar dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai isu yang beredar. Ia juga mengimbau kepada semua pihak untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.

Berikut adalah poin-poin yang disampaikan Dedi Mulyadi dalam klarifikasinya:

• Tidak pernah memanggil Sekretaris Daerah dengan sebutan "patih" atau "mahapatih".
• Tidak pernah meminta atau mengizinkan siapa pun untuk memanggilnya dengan sebutan "raja".
• Label "raja" memang sempat muncul di masyarakat, namun asal-usulnya akan dijelaskan pada kesempatan lain.
• Mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.

Klarifikasi ini diharapkan dapat meredam polemik yang berkembang di masyarakat dan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai posisi Dedi Mulyadi dalam isu tersebut.