Isu keterlibatan selebritas Raffi Ahmad dalam proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah, ditepis oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa lembaganya berkomitmen untuk menjalankan program tersebut secara profesional, transparan, dan akuntabel. Penjelasan ini sekaligus menjawab berbagai spekulasi yang beredar luas di masyarakat.

Dalam keterangan resminya, Dadan menjelaskan bahwa mekanisme penunjukan pelaksana kegiatan MBG telah dirancang sedemikian rupa agar jelas, terbuka, dan dapat diaudit oleh pihak eksternal. Hal ini dilakukan untuk memastikan integritas dan efektivitas program dalam mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan status gizi masyarakat melalui pemberian makanan bergizi secara gratis.

Menanggapi kabar yang menyebutkan Raffi Ahmad mendapatkan proyek MBG di Provinsi Banten, Dadan mengaku telah menghubungi langsung yang bersangkutan untuk melakukan klarifikasi. "Untuk memastikan, saya tadi menghubungi langsung Raffi Ahmad guna mengonfirmasi apakah dirinya mungkin berafiliasi dengan salah satu mitra pelaksana (MBG)," ujarnya. Hasilnya, Raffi Ahmad membantah keterlibatannya dalam proyek tersebut, baik secara langsung maupun melalui afiliasi dengan mitra pelaksana manapun.

Lebih lanjut, Dadan menyampaikan perkembangan terkini dari implementasi program MBG. Hingga pertengahan Mei 2025, sebanyak 1.397 Satuan Pelaksana Pemberian Gizi (SPPG) telah beroperasi di 38 provinsi di seluruh Indonesia. SPPG ini telah melayani sekitar 3,9 juta penerima manfaat. BGN memperkirakan jumlah SPPG akan terus bertambah, dengan penambahan sekitar 294 SPPG pada minggu berikutnya. Penambahan ini diharapkan dapat menjangkau sekitar 882.000 penerima manfaat tambahan.

Dengan perkembangan ini, Dadan optimis bahwa target Presiden Prabowo Subianto untuk menjangkau 4 juta penerima manfaat MBG pada akhir Mei 2025 akan tercapai. Bahkan, ia memperkirakan jumlah penerima manfaat akan melampaui target, mencapai sekitar 4,8 juta orang pada tanggal 29 Mei 2025. Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan status gizi masyarakat melalui program yang terencana dan terukur.