Penggunaan klausula baku yang merugikan konsumen masih menjadi permasalahan serius dalam pengelolaan parkir di Indonesia. Meskipun pengelola parkir memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan kendaraan yang dititipkan, praktik lepas tanggung jawab melalui perjanjian sepihak masih kerap ditemukan.

Klausula baku ini biasanya berbentuk pernyataan yang mencantumkan bahwa pengelola tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan kendaraan yang terjadi di area parkir. Praktik ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan dapat berujung pada sanksi pidana.

Menurut Ketua Indonesia Parking Association (IPA), Rio Octaviano, ketidaktahuan pengelola parkir terhadap regulasi menjadi salah satu penyebab utama maraknya penggunaan klausula baku. Padahal, setiap pengelola parkir yang beroperasi secara legal wajib memiliki asuransi sebagai jaminan perlindungan terhadap risiko kehilangan atau kerusakan kendaraan konsumen.

Agus dari Centrepark menegaskan bahwa penggunaan klausula baku untuk menghindari tanggung jawab merupakan pelanggaran serius yang dapat berujung pada sanksi pidana. Sanksi ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman hukuman hingga lima tahun penjara atau denda sebesar dua miliar rupiah.

Kondisi ini mengindikasikan perlunya peningkatan edukasi dan pengawasan terhadap pengelola parkir, terutama di daerah-daerah yang belum memiliki sistem pengelolaan parkir yang profesional. Pemahaman yang baik mengenai regulasi akan melindungi pengelola parkir dari potensi sanksi hukum dan memberikan jaminan keamanan bagi pengguna jasa parkir.

Berikut adalah beberapa poin penting terkait permasalahan ini:

• Klausula Baku: Ketentuan perjanjian yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha tanpa memberi kesempatan negosiasi kepada konsumen.
• Tanggung Jawab Pengelola Parkir: Menjamin keamanan kendaraan yang diparkir di bawah pengelolaannya.
• Asuransi: Kewajiban bagi pengelola parkir berizin sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko kehilangan atau kerusakan kendaraan.
• Undang-Undang Perlindungan Konsumen: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha.
• Sanksi Pidana: Ancaman hukuman bagi pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Dengan demikian, penegakan hukum dan peningkatan kesadaran akan hak-hak konsumen menjadi kunci untuk memberantas praktik perjanjian sepihak di lahan parkir. Pengelola parkir yang profesional dan bertanggung jawab akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jasa parkir.