Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya meningkatkan minat masyarakat terhadap transportasi umum. Salah satu langkah konkretnya adalah dengan mengintegrasikan tarif Transjabodetabek dan Transjakarta, memberikan kesempatan bagi penumpang untuk menikmati perjalanan gratis di seluruh jaringan layanan yang terpadu.

Kebijakan ini diresmikan bersamaan dengan peluncuran rute baru Transjabodetabek Blok M–Alam Sutera oleh pejabat terkait. Integrasi ini memungkinkan penumpang yang telah membayar tarif awal Transjabodetabek untuk melanjutkan perjalanan dengan Transjakarta tanpa biaya tambahan, selama masih berada dalam koridor yang terintegrasi. Sistem ini dirancang untuk mempermudah mobilitas warga dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

Saat ini, lebih dari 70 ribu warga Jakarta telah merasakan manfaat dari program transportasi umum gratis ini. Program ini ditujukan khusus bagi 15 golongan masyarakat tertentu, termasuk:

• PNS Pemprov DKI Jakarta dan pensiunan
• Tenaga kontrak di lingkungan Pemprov DKI Jakarta
• Peserta Kartu Jakarta Pintar (KJP)
• Pekerja swasta bergaji UMP (melalui Bank DKI)
• Penghuni Rusunawa
• Tim Penggerak PKK
• Penduduk KTP Kepulauan Seribu
• Penerima program Raskin
• Anggota TNI dan Polri
• Veteran Republik Indonesia
• Penyandang disabilitas
• Lansia (60 tahun ke atas)
• Marbot masjid
• Pendidik dan tenaga kependidikan PAUD
• Juru Pemantau Jentik (Jumantik)

Dengan adanya integrasi tarif dan perluasan layanan, diharapkan semakin banyak warga dari kawasan penyangga seperti Tangerang, Bekasi, Depok, dan Bogor yang beralih menggunakan transportasi umum. Selain rute Blok M–Alam Sutera, rute Vida Bekasi-Cawang dan PIK 2-Blok M juga telah diresmikan, menandakan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan konektivitas.

Dalam jangka menengah hingga panjang, Pemprov DKI Jakarta berencana untuk menggratiskan seluruh layanan Transjabodetabek. Saat ini, koordinasi sedang dilakukan dengan Pemerintah Provinsi Banten dan Jawa Barat untuk mewujudkan kebijakan tersebut melalui skema subsidi lintas wilayah. Langkah ini diharapkan dapat mendukung mobilitas warga Jabodetabek secara keseluruhan, serta mendorong penggunaan transportasi publik yang lebih ramah lingkungan dan efisien.