Penunjukan Letjen TNI Djaka Budhi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai: Strategi Pemerintah Perkuat Pengawasan dan Pemberantasan Penyelundupan

Pemerintah menunjuk Letnan Jenderal TNI Djaka Budhi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Keputusan ini memunculkan pertanyaan mengenai alasan di balik pemilihan seorang tokoh dengan latar belakang militer untuk memimpin lembaga yang fokus pada penerimaan negara dan pengawasan lalu lintas barang.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa penunjukan ini didasari oleh kebutuhan akan sosok yang memiliki keberanian dan kemampuan untuk mengatasi berbagai tantangan di sektor kepabeanan. Beliau menekankan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menghadapi potensi pelanggaran yang signifikan, seperti penyelundupan barang ilegal, yang memerlukan tindakan tegas dan koordinasi yang efektif.

Menurut Prasetyo Hadi, latar belakang militer Letjen TNI Djaka Budhi Utama dianggap memberikan keunggulan dalam hal koordinasi lintas wilayah, instansi, dan kementerian. Mengingat luasnya wilayah Indonesia dan banyaknya pintu masuk barang yang tersebar di seluruh negeri, kemampuan untuk membangun kerjasama yang solid menjadi krusial dalam menjalankan tugas sebagai Dirjen Bea dan Cukai.

  • Koordinasi Lintas Wilayah: Kemampuan untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak di seluruh Indonesia.
  • Koordinasi Lintas Instansi: Kemampuan untuk bekerjasama dengan berbagai instansi pemerintah terkait.
  • Koordinasi Lintas Kementerian: Kemampuan untuk membangun komunikasi dan kerjasama dengan berbagai kementerian.

Lebih lanjut, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa penunjukan Letjen TNI Djaka Budhi Utama telah melalui proses yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Djaka Budhi Utama telah mengundurkan diri dari dinas militer sebelum ditunjuk sebagai Dirjen Bea dan Cukai, sehingga tidak ada aturan yang dilanggar dalam proses tersebut.

Keputusan pemerintah menunjuk seorang perwira tinggi TNI untuk memimpin DJBC menunjukkan keseriusan dalam upaya meningkatkan pengawasan dan memberantas praktik penyelundupan yang merugikan negara. Diharapkan, dengan kepemimpinan yang kuat dan koordinasi yang efektif, DJBC dapat menjalankan tugasnya dengan lebih optimal dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi penerimaan negara.