Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mendalami laporan dugaan korupsi terkait penggunaan jet pribadi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tahun 2024. Laporan ini diajukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Korupsi, yang terdiri dari Transparency International Indonesia (TI Indonesia), Themis Indonesia, dan Trend Asia.

Laporan tersebut menyoroti potensi penyalahgunaan anggaran dalam pengadaan dan penggunaan jet pribadi untuk perjalanan dinas KPU. Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Korupsi menduga adanya indikasi penggelembungan nilai kontrak dengan perusahaan penyedia jet pribadi. Selain itu, mereka juga menyoroti kurangnya transparansi dari KPU terkait anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan jet tersebut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa setiap laporan yang diterima akan diverifikasi untuk memastikan validitas informasi yang disampaikan. Setelah verifikasi, KPK akan melakukan telaah dan analisis untuk menentukan apakah terdapat indikasi tindak pidana korupsi dan apakah kasus tersebut termasuk dalam kewenangan KPK.

Berikut adalah poin-poin yang menjadi perhatian dalam laporan Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Korupsi:

• Dugaan Penggelembungan Nilai Kontrak: Nilai kontrak pengadaan jet pribadi diduga melebihi pagu anggaran yang ditetapkan.
• Kurangnya Transparansi Anggaran: Informasi terkait anggaran pengadaan jet pribadi dinilai tidak detail dan kurang transparan.
• Penggunaan Jet Pribadi untuk Rute yang Terjangkau Pesawat Komersial: Jet pribadi diduga digunakan untuk perjalanan dinas ke lokasi yang sebenarnya dapat dijangkau dengan pesawat komersial, menimbulkan pertanyaan tentang efisiensi penggunaan anggaran.

KPK berkomitmen untuk menindaklanjuti laporan ini dengan serius dan akan melakukan penyelidikan secara profesional dan transparan. Identitas pelapor akan dilindungi sebagai upaya menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi yang diberikan.