Rencana perpanjangan batas usia pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menjadi wacana. Istana Kepresidenan mengonfirmasi bahwa usulan tersebut belum memasuki tahap pembahasan formal.

Sejumlah pihak telah menyampaikan gagasan terkait penyesuaian usia pensiun ASN, termasuk Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri). Korpri mengusulkan adanya perbedaan batas usia pensiun berdasarkan jenjang jabatan ASN. Usulan tersebut meliputi:

• Pejabat Pimpinan Tinggi Utama: 65 tahun
• Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I): 63 tahun
• Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II): 62 tahun
• Eselon III dan IV: 60 tahun
• Jabatan Fungsional Utama: 70 tahun

Ketua Umum Korpri, Zudan Arif Fakrulloh, menjelaskan bahwa tujuan dari usulan ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada ASN untuk terus berkontribusi dengan memanfaatkan keahlian dan pengalaman yang dimiliki. Perpanjangan usia pensiun diharapkan dapat mendorong pengembangan karier pegawai, baik dalam jabatan struktural maupun fungsional.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, menyatakan bahwa pihaknya akan mengkaji usulan tersebut secara mendalam. Pertimbangan utama dalam kajian ini adalah implikasi anggaran negara yang mungkin timbul akibat perpanjangan masa kerja ASN.

Rini Widyantini menekankan pentingnya melibatkan berbagai pihak terkait dalam proses kajian ini untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil nantinya akan memberikan manfaat optimal bagi ASN dan negara.

Usulan perpanjangan usia pensiun ASN menjadi topik yang menarik perhatian, mengingat implikasinya terhadap berbagai aspek, termasuk pengelolaan sumber daya manusia di sektor publik, anggaran negara, dan pengembangan karier ASN. Pembahasan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan diharapkan dapat menghasilkan solusi yang terbaik bagi semua pihak.

Wacana perpanjangan usia pensiun ASN ini mencuat seiring dengan kebutuhan akan tenaga ahli dan berpengalaman di berbagai bidang pemerintahan. Perpanjangan masa kerja ASN diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pengetahuan dan keterampilan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Namun demikian, perlu diperhatikan pula dampak dari perpanjangan usia pensiun terhadap regenerasi ASN. Pemerintah perlu memastikan bahwa perpanjangan usia pensiun tidak menghambat masuknya generasi muda ke dalam birokrasi dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan karier.

Kajian yang dilakukan oleh Kemenpan RB diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai manfaat dan tantangan dari perpanjangan usia pensiun ASN. Hasil kajian ini akan menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang tepat dan strategis demi kemajuan ASN dan negara.