Rencana Dialog Menkes dengan Guru Besar Kedokteran Batal Akibat Absensi Massal

Dialog antara Menteri Kesehatan dan para guru besar kedokteran yang dijadwalkan pada Jumat, 23 Mei 2025, mengalami pembatalan. Informasi ini dikonfirmasi oleh Aji, yang sayangnya tidak memberikan detail lebih lanjut mengenai potensi penjadwalan ulang atau perubahan format forum yang lebih inklusif. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kunta Wibawa Dasa Nugraha menekankan bahwa undangan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) adalah wujud komitmen pemerintah terhadap keterbukaan komunikasi dengan berbagai pihak.

Pihaknya menegaskan kesediaan untuk berdialog dengan berbagai elemen, termasuk dekan, rektor, organisasi profesi, dan para guru besar. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap berbagai isu yang berkembang di kalangan tenaga kesehatan.

Isu Pengambilalihan Kewenangan dan Mutasi Dokter Jadi Sorotan

Sebelumnya, Kemenkes RI dituding melakukan pengambilalihan kewenangan kolegium, yang seharusnya berada di bawah Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kecurigaan ini muncul karena adanya sejumlah mantan pejabat Kemenkes RI yang menduduki posisi strategis di KKI. Hal ini memicu kekhawatiran akan potensi konflik kepentingan dan independensi dalam pengambilan keputusan terkait standar pendidikan dan profesi kedokteran.

Selain itu, isu mutasi sejumlah dokter juga menjadi perhatian. Proses mutasi ini dinilai kurang transparan dan dilakukan secara sepihak, sehingga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan tenaga medis. Di sisi lain, Kemenkes RI berdalih bahwa mutasi dilakukan sebagai upaya untuk pemerataan distribusi tenaga medis dan tenaga kesehatan di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah yang kekurangan tenaga ahli.

AIPKI Ungkap Alasan Ketidakhadiran

Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) memberikan penjelasan terkait keputusan mereka untuk tidak menghadiri undangan Kemenkes RI. Dalam surat yang dikonfirmasi oleh Prof. Budi Wiweko dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, AIPKI menyatakan bahwa ketidakhadiran ini merupakan bentuk konsistensi terhadap prinsip tata kelola akademik.

"Sebagai bentuk konsistensi terhadap prinsip tata kelola akademik, kami 26 Dekan Fakultas Kedokteran yang tergabung dalam AIPKI memutuskan untuk tidak menghadiri forum yang dimaksud pada Jumat, 23 Mei 2025 sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk menjaga integritas institusi akademik," demikian bunyi pernyataan AIPKI.

Alasan lain yang mendasari ketidakhadiran tersebut adalah kekhawatiran bahwa dialog yang akan berlangsung tidak akan terbuka dan setara. AIPKI khawatir forum tersebut akan dimanfaatkan untuk membentuk narasi yang seolah-olah mendukung seluruh kebijakan Kemenkes RI, tanpa memberikan ruang yang cukup bagi masukan dan kritik yang konstruktif.

AIPKI Inginkan Dialog Terbuka dan Transparan

Meski menolak hadir dalam forum tersebut, AIPKI menegaskan bahwa mereka tidak menolak dialog dengan pemerintah. Namun, mereka menginginkan proses komunikasi yang terbuka dan transparan, yang melibatkan semua pihak terkait secara proporsional. AIPKI berharap pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, membuka ruang partisipasi sejati yang melibatkan institusi pendidikan, kolegium, dan organisasi profesi secara proporsional.

Dengan demikian, pembatalan dialog antara Menkes dan guru besar kedokteran ini menjadi indikasi adanya permasalahan yang perlu diselesaikan terkait komunikasi dan tata kelola di sektor kesehatan. Pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membangun kepercayaan dan menciptakan ruang dialog yang inklusif dan konstruktif.