Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan tugas khusus kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai yang baru, Letnan Jenderal (Letjen) TNI Djaka Budhi Utama, di tengah persiapan menunaikan ibadah haji. Sri Mulyani meminta Djaka untuk memanfaatkan momen ibadah tersebut untuk mempelajari seluk-beluk kepabeanan dan cukai. Permintaan ini disampaikan dalam konferensi pers APBN KiTA yang diselenggarakan di Jakarta Pusat pada Jumat (23/5/2025).

Sri Mulyani menjelaskan bahwa ia memahami betul perlunya waktu bagi Djaka untuk mendalami bidang tugas barunya. Oleh karena itu, ia memberikan waktu satu bulan kepada mantan Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN) tersebut untuk mempelajari materi terkait Bea Cukai. Namun, momentum keberangkatan haji menjadi kesempatan emas untuk mempercepat proses adaptasi tersebut.

"Tidak adil rasanya jika Dirjen yang baru dilantik langsung dihujani pertanyaan," ujar Sri Mulyani. "Beliau akan menunaikan ibadah haji, dan saya berharap beliau dapat memanfaatkannya untuk mempelajari materi kepabeanan dan cukai. Sehingga, sekembalinya dari Tanah Suci, beliau sudah siap memberikan penjelasan kepada rekan-rekan media."

Sri Mulyani juga mengumumkan rencana briefing pers bersama Dirjen Bea Cukai yang baru, serta Dirjen Pajak yang baru, Bimo Wijayanto, dalam waktu satu bulan ke depan. Briefing ini bertujuan untuk memperkenalkan para pemimpin baru di Kementerian Keuangan kepada publik dan media.

"Kami semua menyambut kedatangan Pak Bimo dan Pak Djaka di Kementerian Keuangan," kata Sri Mulyani. "Kami akan bekerja sama, bahu membahu, karena ini adalah tanggung jawab institusi bersama, bukan hanya tanggung jawab individu."

Djaka Budhi Utama, lulusan Akademi Militer tahun 1990, menjadi tokoh militer ketiga yang menduduki posisi Dirjen Bea Cukai. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam (2021-2023) dan Staf Khusus Panglima TNI (2023). Penunjukan Djaka Budhi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai menandai babak baru dalam kepemimpinan lembaga tersebut.