Pemerintah Provinsi Lampung kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Penghargaan ini merupakan yang ke-11 kalinya secara berturut-turut diraih oleh Pemerintah Provinsi Lampung, sebuah bukti nyata komitmen terhadap pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Prestasi ini diumumkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2024. Acara penting ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta perwakilan dari berbagai instansi vertikal dan organisasi kemasyarakatan.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian ini. Beliau menekankan bahwa Opini WTP bukan hanya sebuah prestasi, tetapi juga sebuah tanggung jawab besar yang harus terus dijaga dan ditingkatkan. Gubernur juga mengajak seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk terus bekerja sama mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

Wakil Ketua BPK RI, Budi Prijono, turut memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Provinsi Lampung dalam menyelesaikan laporan keuangan dengan baik. Beliau menyatakan bahwa pencapaian ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Keberhasilan mempertahankan opini WTP ini semakin mempertegas posisi Lampung sebagai salah satu provinsi dengan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia.

Opini WTP diharapkan menjadi pendorong bagi Pemerintah Provinsi Lampung untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus berbenah dan meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh masyarakat Lampung. Dengan tata kelola keuangan yang baik, diharapkan pembangunan di Provinsi Lampung dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Berikut adalah beberapa poin penting yang menjadi fokus Pemerintah Provinsi Lampung dalam menjaga dan meningkatkan tata kelola keuangan:

• Transparansi: Memastikan informasi keuangan daerah mudah diakses oleh publik.
• Akuntabilitas: Bertanggung jawab atas setiap penggunaan anggaran daerah.
• Efisiensi: Menggunakan anggaran daerah secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan.
• Efektivitas: Memastikan program dan kegiatan pemerintah daerah memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
• Kepatuhan: Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah Provinsi Lampung menyadari bahwa pengelolaan keuangan yang baik merupakan kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung akan terus berupaya untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh masyarakat Lampung.