Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengambil langkah strategis dengan menggandeng Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan penyelundupan di seluruh wilayah Indonesia. Inisiatif ini merupakan respons terhadap instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pengamanan penerimaan negara, khususnya dari sektor kepabeanan dan cukai.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama, menyatakan bahwa kerjasama lintas instansi ini krusial mengingat masih banyaknya pelabuhan tidak resmi yang menjadi pintu masuk dan keluar barang ilegal. “Koordinasi yang erat dengan TNI dan Polri sangat diperlukan untuk menutup celah-celah penyelundupan ini, sehingga penerimaan negara dapat mencapai target yang telah ditetapkan,” ujarnya usai konferensi pers APBN KiTa di Jakarta.

Langkah ini juga merupakan bagian dari upaya berkelanjutan DJBC untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai. Sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam memberantas praktik-praktik ilegal yang merugikan negara. Selain itu, kerjasama ini juga akan difokuskan pada peningkatan kemampuan deteksi dan penindakan terhadap berbagai modus operandi penyelundupan yang semakin kompleks.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam kesempatan terpisah, menyampaikan harapan agar Djaka Budi Utama dapat meningkatkan koordinasi antara Kementerian Keuangan dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak dan non-pajak.

Sri Mulyani juga menyoroti pentingnya menjaga citra positif lembaga di mata publik. Meskipun sistem pelayanan seperti database administrator (DBA) dan Customs-Excise Information System and Automation (CEISA) telah diimplementasikan untuk mempermudah proses kepabeanan, keluhan dari masyarakat masih sering muncul. Ia menekankan perlunya terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi untuk membangun kepercayaan publik.

Berikut adalah beberapa fokus utama dalam upaya peningkatan pengawasan dan pemberantasan penyelundupan:

• Peningkatan Koordinasi: Memperkuat kerjasama antara Bea Cukai, TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya.
• Pengawasan Pelabuhan Ilegal: Memperketat pengawasan di pelabuhan-pelabuhan tidak resmi yang rawan digunakan untuk penyelundupan.
• Peningkatan Kapasitas: Meningkatkan kemampuan deteksi dan penindakan terhadap berbagai modus operandi penyelundupan.
• Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan kepabeanan dan cukai.
• Peningkatan Pelayanan Publik: Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk membangun kepercayaan publik.

Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan DJBC dapat semakin efektif dalam mengamankan penerimaan negara dan melindungi kepentingan nasional dari berbagai ancaman penyelundupan.