Penyaluran bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah menunjukkan tren penurunan pada kuartal pertama tahun 2025. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja bansos mencapai Rp 43,6 triliun selama periode Januari hingga April. Angka ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yang mencatatkan realisasi sebesar Rp 55,5 triliun. Penurunan ini disebabkan adanya proses validasi dan pemadanan data penerima yang sedang berlangsung untuk beberapa program bantuan sosial.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menjelaskan bahwa penurunan realisasi ini bukan berarti pengurangan alokasi anggaran atau jumlah penerima manfaat. Justru, proses validasi dan pemadanan data dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) bertujuan untuk meningkatkan ketepatan sasaran program bansos. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang berhak dan membutuhkan.

Dana bansos sendiri disalurkan melalui lima program utama, yaitu:

• Program Keluarga Harapan (PKH): Realisasi hingga April 2025 mencapai Rp 7,3 triliun. Meskipun lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp 10,5 triliun, jumlah penerima tetap sama. Penyaluran diperkirakan akan meningkat signifikan pada bulan Mei dan Juni.
• Program Indonesia Pintar (PIP): Program ini juga mengalami penyesuaian data. Realisasi hingga April 2025 tercatat Rp 1,5 triliun, jauh lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 5,9 triliun. Sama seperti PKH, jumlah penerima tidak mengalami perubahan signifikan.
• Kartu Sembako: Realisasi program ini mencapai Rp 10,9 triliun pada tahun 2025. Angka ini juga menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 18,7 triliun untuk 18,7 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
• Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN): Program ini tetap berjalan sesuai rencana, namun data realisasinya tidak disebutkan secara spesifik dalam penjelasan Kemenkeu.
• Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah: Sama seperti PBI JKN, data realisasi program ini tidak dirinci dalam laporan Kemenkeu.

Secara keseluruhan, realisasi belanja pemerintah pusat hingga saat ini mencapai Rp 545,8 triliun atau 20,2% dari target APBN 2025. Angka ini mencakup belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 253,6 triliun, termasuk di dalamnya belanja bansos, serta belanja non-K/L dengan realisasi Rp 293,1 triliun. Pemerintah berkomitmen untuk terus menyalurkan bantuan sosial secara tepat sasaran dan efisien, serta terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap program-program yang ada.