Penundaan Pengangkatan CPNS dan PPPK Sultra: Ribuan Honorer Demo di Gedung DPRD

Ribuan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar demonstrasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sultra pada Senin (10/03/2025). Aksi ini merupakan bentuk protes keras terhadap penundaan pengangkatan mereka yang diumumkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Para demonstran, yang mengenakan pakaian serba hitam putih dan membawa keranda sebagai simbol matinya harapan, menuntut pemerintah untuk menepati janji pengangkatan yang sebelumnya dijadwalkan pada Maret 2025.

Koordinator lapangan aksi, Abdul Latif, menyatakan kekecewaan mendalam atas keputusan penundaan tersebut. "Keputusan ini bukan hanya mengecewakan, tetapi juga melukai perasaan kami yang telah berjuang keras melalui proses seleksi yang panjang dan melelahkan," tegas Latif. Ia juga menyoroti janji Menteri PANRB yang tak terpenuhi, sehingga pengangkatan yang dijanjikan pada Maret 2025 kini diundur hingga Maret 2026. Sentimen serupa diungkapkan oleh Suryatin, seorang PPPK yang telah mengabdi selama 20 tahun sebagai guru di SMP Negeri 1 Besulutu, Kabupaten Konawe. Suryatin mengaku kecewa dan dirugikan dengan penundaan ini, terutama karena ia harus menanggung beban biaya transportasi pulang-pergi dari Kendari ke Besulutu setiap hari, tanpa jaminan status kepegawaian yang pasti.

"Dua puluh tahun saya mengabdi, menjalani berbagai seleksi, dan memenuhi seluruh persyaratan. Kemudian tiba-tiba pengangkatan ditunda? Ini sangat merugikan," ujar Suryatin dengan nada pilu. Ia juga mengungkapkan kesulitan ekonomi yang dialaminya karena belum menerima SK pengangkatan dan hanya mengandalkan honor yang jumlahnya tak sebanding dengan pengorbanan yang telah diberikan. Kekecewaan serupa juga diungkapkan oleh Rini, peserta aksi lainnya, yang menekankan bahwa perjuangan mereka untuk mendapatkan hak pengangkatan sesuai janji pemerintah telah diabaikan. Ia menyayangkan penundaan ini setelah melewati proses seleksi yang berat dan penuh perjuangan.

Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRD Sultra, La Ode Tariala, yang menerima perwakilan demonstran, menyatakan bahwa Pemprov Sultra telah mengalokasikan anggaran gaji untuk para honorer. Namun, pencairan anggaran tersebut masih terhambat menunggu surat resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Tariala berjanji akan menyampaikan aspirasi para demonstran ke DPR RI dan Presiden, serta akan menggelar rapat dengar pendapat dengan menghadirkan biro pemerintahan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra pada hari Jumat mendatang untuk membahas masalah ini lebih lanjut.

Tuntutan Aksi: * Penepatan janji pengangkatan CPNS dan PPPK sesuai jadwal awal (Maret 2025). * Kejelasan status kepegawaian dan hak-hak yang seharusnya diterima. * Percepatan proses pengurusan administrasi dan pencairan anggaran gaji. * Investigasi atas penundaan pengangkatan yang menyebabkan kerugian bagi para honorer.

Demonstrasi ini menunjukkan betapa besarnya kecemasan dan keresahan yang dirasakan oleh ribuan CPNS dan PPPK di Sultra yang berharap segera mendapatkan kepastian status kepegawaian setelah bertahun-tahun mengabdi dan melewati proses seleksi yang panjang dan melelahkan. Kejelasan dari pemerintah pusat dan daerah sangat dibutuhkan untuk meredakan situasi ini dan memberikan solusi yang adil bagi para honorer yang telah berjuang.