Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan tengah mempertimbangkan izin bagi dokter umum untuk melakukan operasi caesar. Usulan ini mencuat sebagai respons terhadap tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), terutama di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) yang kekurangan dokter spesialis kandungan (Obgyn).

Kondisi geografis dan keterbatasan sumber daya di daerah 3T seringkali menjadi penghalang akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai. Keterlambatan penanganan komplikasi kehamilan dan persalinan menjadi faktor utama tingginya AKI dan AKB. Dalam situasi genting seperti ini, kehadiran dokter umum yang terlatih untuk melakukan operasi caesar dapat menjadi penyelamat.

Namun, wacana ini menuai pro dan kontra di kalangan tenaga medis. Muncul pertanyaan mengenai kompetensi dokter umum dalam menangani kasus-kasus kehamilan berisiko tinggi yang membutuhkan penanganan spesialis. Operasi caesar bukanlah prosedur sederhana dan membutuhkan keahlian serta pengalaman yang memadai untuk menghindari komplikasi yang dapat membahayakan nyawa ibu dan bayi.

Pertimbangan dan Tantangan:

• Kompetensi: UU Praktik Kedokteran mengatur tentang pendelegasian tindakan medis kepada tenaga kesehatan lain sesuai kompetensi dan supervisi. Dokter umum yang akan melakukan operasi caesar harus memiliki pelatihan khusus dan sertifikasi yang membuktikan kompetensinya.
• Supervisi: Tindakan operasi caesar oleh dokter umum harus dilakukan di bawah supervisi dokter spesialis kandungan yang berpengalaman. Supervisi ini penting untuk memastikan kualitas pelayanan dan meminimalkan risiko komplikasi.
• Fasilitas: Fasilitas kesehatan di daerah 3T seringkali tidak memadai untuk mendukung operasi caesar yang aman. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan peralatan medis, obat-obatan, dan tenaga kesehatan pendukung yang memadai.
• Etika: Kode Etik Kedokteran Indonesia mengharuskan dokter untuk bekerja sesuai standar profesi dan tidak melakukan tindakan di luar kemampuannya. Dokter umum harus memiliki keberanian untuk menolak melakukan operasi caesar jika merasa tidak kompeten atau fasilitas tidak memadai.
• Malpraktik: Kesalahan dalam tindakan operasi caesar dapat berujung pada tuntutan hukum karena dianggap sebagai malpraktik. Dokter umum yang melakukan operasi caesar harus diasuransikan untuk melindungi diri dari risiko hukum.

Solusi Jangka Panjang:

Mengizinkan dokter umum melakukan operasi caesar hanyalah solusi sementara untuk mengatasi masalah kekurangan dokter spesialis kandungan di daerah 3T. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan jumlah dan pemerataan dokter spesialis kandungan di seluruh Indonesia.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan:

• Peningkatan Kuota: Pemerintah dapat meningkatkan kuota penerimaan mahasiswa spesialis kandungan di universitas-universitas terkemuka.
• Beasiswa: Pemerintah dapat memberikan beasiswa kepada dokter umum yang ingin melanjutkan pendidikan spesialis kandungan, terutama yang bersedia bertugas di daerah 3T.
• Insentif: Pemerintah dapat memberikan insentif yang menarik bagi dokter spesialis kandungan yang bersedia bertugas di daerah 3T, seperti gaji yang lebih tinggi, tunjangan perumahan, dan fasilitas pendidikan bagi anak-anak mereka.
• Rotasi: Pemerintah dapat menerapkan sistem rotasi dokter spesialis kandungan dari kota-kota besar ke daerah 3T secara berkala.
• Telemedicine: Pemerintah dapat mengembangkan telemedicine untuk memungkinkan dokter spesialis kandungan di kota-kota besar memberikan konsultasi dan dukungan kepada dokter umum di daerah 3T.

Keputusan untuk mengizinkan dokter umum melakukan operasi caesar harus diambil dengan hati-hati dan berdasarkan pertimbangan yang matang. Prioritas utama adalah keselamatan ibu dan bayi, serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia. Kebijakan ini harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya dan meminimalkan risiko yang mungkin timbul.