Gelombang demonstrasi pengemudi ojek online (ojol) yang menuntut penurunan potongan tarif aplikasi hingga 10% telah menarik perhatian pemerintah. Aksi unjuk rasa yang terjadi di Jakarta dan berbagai daerah lainnya ini merupakan puncak kekecewaan para pengemudi terhadap besaran potongan yang dinilai memberatkan.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa pemerintah akan berperan aktif sebagai mediator antara pengemudi ojol dan perusahaan aplikasi. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi kedua belah pihak.

"Kita sedang berusaha menjembatani, mengkomunikasikan antara aplikator dan teman-teman pekerja ojol untuk mencari titik temu ya. Karena memang harus duduk dan dibicarakan ya. Karena masing-masing kemudian kan memiliki perhitungan-perhitungan ya," ujar Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, baru-baru ini.

Menurut Prasetyo, aspirasi utama para pengemudi ojol adalah penurunan persentase potongan aplikasi menjadi 10%. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan mereka secara signifikan. Namun, di sisi lain, perusahaan aplikasi memiliki pertimbangan tersendiri terkait keberlangsungan operasional dan investasi yang telah dilakukan.

"Teman-teman aplikator memiliki perhitungan dan merasa komposisi 80%-20% itu sudah yang paling tepat. Tapi kemudian juga ada aspirasi dari teman-teman ojol yang porsi 20%-nya itu menjadi 10%," jelas Prasetyo.

Pemerintah menyadari pentingnya peran pengemudi ojol dalam menggerakkan roda perekonomian. Jumlah pengemudi yang terus bertambah dan kontribusi mereka terhadap aktivitas ekonomi tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mencari solusi yang menguntungkan semua pihak.

Prasetyo menambahkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk membahas masalah ini secara komprehensif. Audiensi dengan perwakilan pengemudi ojol juga telah dilakukan untuk mendengarkan langsung aspirasi dan keluhan mereka. Pemerintah berkomitmen untuk segera menemukan titik temu yang dapat diterima oleh semua pihak.

"Ini kami sudah coba komunikasikan beberapa kementerian terkait kemarin juga sudah menerima audiensi dari teman-teman ojol untuk segera kita carikan titik temunya," sebut Prasetyo.

Lebih lanjut, Prasetyo menekankan bahwa pemerintah ingin menciptakan situasi win-win solution di mana pengemudi ojol dapat meningkatkan pendapatan mereka, sementara perusahaan aplikasi tetap dapat menjalankan bisnisnya secara berkelanjutan.

"Karena bagaimanapun juga saudara-saudara kita di Ojol ini juga salah satu penggerak roda ekonomi kita. Jumlahnya juga cukup besar dari sisi jumlah pekerja. Kemudian dari sisi kegiatan ekonominya juga itu signifikan. Membantu kita semua kan," ujar Prastyo.

Berikut adalah poin-poin penting yang menjadi fokus pemerintah dalam menyelesaikan masalah ini:

• Mediasi: Pemerintah akan memfasilitasi dialog antara pengemudi ojol dan perusahaan aplikasi.
• Analisis: Pemerintah akan melakukan analisis mendalam terhadap struktur biaya dan pendapatan kedua belah pihak.
• Regulasi: Pemerintah akan mempertimbangkan regulasi yang adil dan berkelanjutan untuk industri ojek online.
• Keberlanjutan: Pemerintah akan memastikan bahwa solusi yang diambil tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga menjaga keberlangsungan industri ojek online secara keseluruhan.

Diharapkan dengan upaya mediasi dan koordinasi yang dilakukan pemerintah, masalah potongan tarif aplikasi ojek online dapat segera diselesaikan dan menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan industri ini.