Tanggapan TNI AD terhadap temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait insiden ledakan amunisi di Garut menunjukkan keseriusan dalam menindaklanjuti laporan tersebut. Brigadir Jenderal TNI Wahyu Yudhayana, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, menyatakan bahwa TNI AD akan menjadikan temuan Komnas HAM sebagai bahan evaluasi internal yang komprehensif. Fokus utama dari evaluasi ini adalah untuk memahami secara mendalam akar permasalahan dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Temuan Komnas HAM menyoroti adanya keterlibatan warga sipil yang tidak memiliki pelatihan memadai dalam proses pemusnahan amunisi. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang standar keselamatan yang diterapkan dan potensi risiko yang dihadapi oleh para pekerja sipil. Komnas HAM menekankan bahwa berdasarkan pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), penanganan dan pemusnahan amunisi memerlukan keahlian khusus dan sertifikasi yang relevan. Keterlibatan warga sipil tanpa pelatihan yang memadai dianggap sebagai pelanggaran terhadap standar keselamatan internasional.

Berikut adalah poin-poin penting yang menjadi perhatian Komnas HAM:

• Kurangnya Pelatihan Tersertifikasi: Warga sipil yang terlibat dalam pemusnahan amunisi tidak mendapatkan pelatihan yang terstandarisasi dan tersertifikasi. Mereka hanya belajar secara otodidak dari pengalaman orang lain.
• Risiko Keselamatan: Keterlibatan warga sipil tanpa keahlian yang memadai meningkatkan risiko kecelakaan dan insiden yang membahayakan jiwa.
• Pelanggaran Standar Internasional: Praktik ini bertentangan dengan pedoman PBB yang mengatur penanganan dan pemusnahan amunisi yang aman dan bertanggung jawab.

Menanggapi temuan ini, Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menegaskan komitmen TNI AD untuk terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak. Ia menyatakan bahwa TNI AD akan mempertimbangkan semua saran, temuan, dan rekomendasi dari pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan. Meskipun demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari TNI AD mengenai penghentian pelibatan warga sipil dalam kegiatan berisiko tinggi semacam ini.

TNI AD menyadari pentingnya menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan yang melibatkan masyarakat sipil. Evaluasi internal yang akan dilakukan diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang praktik yang ada, serta mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan. Tujuan utama dari evaluasi ini adalah untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang terkait dengan penanganan dan pemusnahan amunisi dilakukan dengan aman, efisien, dan sesuai dengan standar internasional.

Ke depan, TNI AD berjanji untuk lebih berhati-hati dan selektif dalam melibatkan warga sipil dalam kegiatan yang berpotensi membahayakan. Pelatihan yang memadai dan sertifikasi yang relevan akan menjadi persyaratan utama bagi siapa pun yang terlibat dalam penanganan dan pemusnahan amunisi. Selain itu, TNI AD akan terus berkoordinasi dengan Komnas HAM dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memastikan bahwa semua kegiatan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan standar keselamatan yang berlaku.