Letnan Jenderal (Purn) Djaka Budi Utama resmi menduduki kursi Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) per 23 Mei 2025. Pelantikan dilakukan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kantor Kemenkeu, Jakarta, menandai babak baru dalam upaya penegakan hukum dan peningkatan penerimaan negara.

Djaka Budi Utama, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN) sejak Oktober 2024, mengungkapkan bahwa penunjukan ini merupakan permintaan langsung dari Presiden Prabowo Subianto sejak awal Mei 2025. Sebagai bentuk keseriusan, Djaka mengajukan pengunduran diri dari TNI Angkatan Darat pada 2 Mei, yang saat ini masih dalam proses penerbitan surat keputusan resmi.

Penunjukan figur dari kalangan militer memunculkan pertanyaan, apa yang mendasari keputusan Prabowo Subianto ini? Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan penjelasan bahwa langkah ini didasari oleh kebutuhan mendesak akan sosok yang berani dan tegas dalam memberantas berbagai pelanggaran yang kerap terjadi di lingkungan Bea Cukai. Prasetyo Hadi menekankan bahwa Bea Cukai merupakan pintu masuk utama bagi berbagai pelanggaran, termasuk penyelundupan barang ilegal, sehingga memerlukan kepemimpinan yang kuat untuk menertibkan praktik-praktik tersebut.

Lebih lanjut, Prasetyo Hadi menyoroti bahwa TNI sebagai institusi yang paling terpercaya dan berada di garda terdepan dalam berbagai sektor, dianggap memiliki kapabilitas untuk mengemban tugas berat ini. Selain itu, dengan jaringan pos Bea Cukai yang tersebar di seluruh Indonesia, dibutuhkan sosok yang mampu berkoordinasi secara efektif lintas wilayah, instansi, dan kementerian. Koordinasi yang solid ini dianggap krusial dalam upaya penertiban dan peningkatan penerimaan negara.

Pemerintah berharap, dengan kepemimpinan Djaka Budi Utama, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat bekerja lebih keras dalam meningkatkan penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak dan bea cukai. Hal ini sejalan dengan fokus utama pemerintah untuk membenahi berbagai permasalahan yang menghambat optimalisasi penerimaan negara. Penunjukan ini juga mencerminkan sinergi antara Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam upaya mencapai target penerimaan negara yang telah ditetapkan.

Selain Djaka Budi Utama, Bimo Wijayanto juga ditunjuk sebagai Dirjen Pajak. Penunjukan kedua dirjen ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak dan bea cukai. Pemerintah menyadari bahwa masih banyak potensi yang belum tergali secara optimal, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk membenahi sistem dan meningkatkan efektivitas pengawasan.

Penunjukan Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai diharapkan membawa angin segar dan perubahan positif dalam upaya penegakan hukum dan peningkatan penerimaan negara. Dengan latar belakang militer yang kuat dan pengalaman di bidang intelijen, Djaka diharapkan mampu memimpin Bea Cukai dengan tegas dan efektif dalam memberantas berbagai pelanggaran yang selama ini merugikan negara.

• Peningkatan Penerimaan Negara
• Penertiban Pelanggaran
• Koordinasi Lintas Instansi
• Efektivitas Pengawasan
• Penegakan Hukum