AS Hapus Sanksi Ekonomi Komprehensif Terhadap Suriah Pasca-Assad
Era Baru Hubungan AS-Suriah: Pencabutan Sanksi Ekonomi Penuh
Pemerintahan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump telah mencabut seluruh sanksi ekonomi yang sebelumnya diterapkan pada Suriah. Langkah signifikan ini menandai perubahan fundamental dalam kebijakan AS terhadap negara tersebut, khususnya setelah transisi kepemimpinan di Damaskus yang menggulingkan rezim Bashar al-Assad. Pengumuman ini membuka jalan bagi investasi baru dan keterlibatan ekonomi yang lebih luas di Suriah.
Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, secara resmi menyampaikan keputusan ini pada hari Jumat, yang kemudian dirilis kepada publik pada hari Sabtu. Bessent menyatakan harapannya bahwa tindakan ini akan membantu Suriah menuju stabilitas dan perdamaian. Ia menekankan bahwa pencabutan sanksi bertujuan untuk memfasilitasi terciptanya masa depan yang cerah, makmur, dan stabil bagi rakyat Suriah.
Keputusan ini merupakan realisasi dari pernyataan Trump sebelumnya, yang dibuat saat kunjungan kenegaraan ke Timur Tengah. Saat itu, Trump secara mengejutkan mengumumkan niatnya untuk mencabut sanksi yang selama ini dianggap "brutal dan melumpuhkan" perekonomian Suriah. Keputusan ini diambil sebagai respons atas permintaan dari Arab Saudi dan Turki, yang melihat potensi positif dalam rekonsiliasi dan pembangunan kembali Suriah.
Syarat dan Ketentuan Pencabutan Sanksi
Pencabutan sanksi ini tidak berlaku tanpa syarat. Pemerintah baru Suriah harus memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Departemen Keuangan AS. Persyaratan tersebut meliputi:
- Tidak memberikan perlindungan atau dukungan kepada organisasi teroris.
- Menjamin keamanan dan perlindungan bagi minoritas agama dan etnis di seluruh wilayah Suriah.
Departemen Luar Negeri AS juga mengeluarkan izin khusus yang memungkinkan mitra dan sekutu asing untuk berpartisipasi aktif dalam upaya rekonstruksi Suriah. Langkah ini secara efektif memberikan lampu hijau bagi perusahaan-perusahaan internasional untuk berinvestasi dan beroperasi di Suriah.
Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menjelaskan bahwa izin ini akan mempermudah penyediaan layanan penting seperti listrik, energi, air bersih, sanitasi, serta respons kemanusiaan yang lebih efektif di seluruh Suriah. Otorisasi tersebut mencakup berbagai aspek, termasuk investasi baru, layanan keuangan, dan transaksi terkait produk minyak bumi Suriah.
Implikasi dan Visi Masa Depan
Rubio menekankan bahwa tindakan ini adalah langkah awal dalam mewujudkan visi presiden tentang hubungan baru yang konstruktif antara Suriah dan Amerika Serikat. Selama perang saudara yang berkecamuk selama 14 tahun, AS memberlakukan pembatasan ketat terhadap transaksi keuangan dengan Suriah. Washington sebelumnya bersikeras bahwa sanksi akan tetap berlaku bagi siapa pun yang terlibat dalam rekonstruksi selama rezim Assad masih berkuasa.
Namun, setelah penggulingan rezim Assad oleh kelompok pemberontak Islamis tahun lalu, pemerintahan baru Suriah mengambil inisiatif untuk memperbaiki hubungan dengan negara-negara Barat dan mendorong pencabutan sanksi. Upaya ini kini membuahkan hasil dengan keputusan pemerintahan Trump untuk menghapus semua sanksi ekonomi terhadap Suriah.