Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan peluncuran program ambisius, Sekolah Rakyat, yang ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru Juli 2025. Inisiatif ini, yang digagas oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, bertujuan untuk menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, khususnya mereka yang berada dalam kategori miskin dan sangat miskin.

Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi, dengan memberikan akses pendidikan yang setara kepada semua anak bangsa. "Semua tahapan sedang berjalan, mulai dari pembenahan infrastruktur, penunjukan kepala sekolah dan guru yang kompeten, hingga validasi data calon siswa di lapangan," ungkap Agus Jabo Priyono di Jakarta Pusat, Sabtu (24/5/2025).

Pemerintah menargetkan pembukaan 100 Sekolah Rakyat sebagai tahap awal, yang tersebar di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Lokasi dan kurikulum setiap sekolah akan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah. Idealnya, setiap Sekolah Rakyat akan menyediakan jenjang pendidikan lengkap, mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Kapasitas per sekolah ditargetkan mencapai sekitar 1.000 siswa.

"Jika setiap Pemerintah Daerah (Pemda) mampu mewujudkan satu Sekolah Rakyat di setiap kabupaten atau kota, kita berpotensi memiliki 500 sekolah dengan kapasitas total 500 ribu siswa dari keluarga miskin. Ini akan menjadi langkah besar dalam mempersiapkan generasi unggul untuk menyongsong Indonesia Emas," tambah Agus Jabo Priyono.

Meski waktu persiapan relatif singkat, sekitar satu setengah bulan, pemerintah optimis target Juli 2025 dapat tercapai. Agus Jabo Priyono menekankan pentingnya kerjasama lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR).

"Kami sangat berharap perintah presiden untuk mewujudkan 100 Sekolah Rakyat di tahun ini dapat terlaksana dengan baik," tegasnya.

Dalam program Sekolah Rakyat, pemerintah akan menanggung seluruh biaya pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin dan sangat miskin. Prioritas akan diberikan kepada anak-anak yang terdata dalam desil 1 dan 2 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Proses seleksi siswa akan dilakukan secara bertahap, dimulai dengan verifikasi status ekonomi keluarga, diikuti dengan tes kemampuan akademik. Pemerintah berharap program ini dapat memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak Indonesia untuk meraih pendidikan berkualitas dan meningkatkan taraf hidup mereka di masa depan.

Berikut adalah poin-poin penting terkait program Sekolah Rakyat:

• Target: Membuka 100 Sekolah Rakyat pada Juli 2025.
• Sasaran: Anak-anak dari keluarga miskin dan sangat miskin (desil 1 dan 2 DTKS).
• Jenjang Pendidikan: SD, SMP, SMA.
• Kapasitas: 1.000 siswa per sekolah.
• Biaya: Gratis.
• Seleksi: Verifikasi status ekonomi dan tes akademik.
• Kerjasama: Lintas kementerian dan lembaga.