APBN April 2025 Lampaui Target, Surplus Rp 4,3 Triliun Dorong Optimisme Ekonomi Nasional
markdown Setelah mengalami defisit selama tiga bulan berturut-turut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan kinerja positif pada bulan April 2025 dengan mencatatkan surplus sebesar Rp 4,3 triliun. Surplus ini setara dengan 0,02 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), memberikan angin segar bagi stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global yang berkelanjutan.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan bahwa surplus ini didorong oleh akselerasi pendapatan negara yang melampaui realisasi belanja. Hingga akhir April 2025, pendapatan negara mencapai Rp 810,5 triliun, atau 27 persen dari target yang ditetapkan untuk tahun ini. Sementara itu, realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp 806,2 triliun, setara dengan 22,3 persen dari pagu APBN 2025. Surplus pada bulan April ini menjadi kabar baik setelah APBN mengalami defisit sebesar Rp 23,5 triliun pada Januari, Rp 31,2 triliun pada Februari, dan Rp 104,2 triliun pada Maret.
Pendapatan Negara Lebih Tinggi dari Belanja
Menurut Sri Mulyani, surplus yang diraih pada bulan April menunjukkan bahwa kinerja pendapatan negara mulai pulih, meskipun secara year-on-year (yoy) masih menunjukkan penurunan. Secara keseluruhan, pendapatan negara turun 12,4 persen dibandingkan dengan bulan April tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh koreksi pada penerimaan perpajakan sebesar 8,7 persen menjadi Rp 657 triliun, serta penurunan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar 24,7 persen menjadi Rp 153,3 triliun. Penerimaan pajak sendiri mengalami penurunan sebesar 10,8 persen menjadi Rp 557,1 triliun. Namun, penerimaan dari kepabeanan dan cukai justru menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 4,4 persen menjadi Rp 100 triliun.
Realisasi belanja negara juga mengalami kontraksi. Hingga akhir April, total belanja tercatat sebesar Rp 806,2 triliun atau 22,3 persen dari pagu anggaran. Jumlah ini menurun 5,1 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Belanja pemerintah pusat turun 7,6 persen menjadi Rp 546,8 triliun, sementara transfer ke daerah naik tipis 0,7 persen menjadi Rp 259,4 triliun. Penurunan belanja pusat terutama dipengaruhi oleh turunnya belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) sebesar 16,6 persen menjadi Rp 253,6 triliun. Di sisi lain, belanja non-K/L justru mengalami kenaikan 1,9 persen menjadi Rp 293,1 triliun.
Kontribusi Signifikan dari Pajak, Bea Cukai, dan Pengendalian Belanja
Surplus APBN pada April 2025 tidak terlepas dari kontribusi berbagai komponen pendapatan negara. Penerimaan pajak sebesar Rp 557,1 triliun, penerimaan bea dan cukai sebesar Rp 100 triliun, serta PNBP sebesar Rp 153,3 triliun menjadi penyumbang utama surplus APBN tahun ini. Selain itu, realisasi belanja yang lebih lambat juga membantu menjaga keseimbangan anggaran. Pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan mengelola belanja secara efisien agar APBN tetap sehat dan berkelanjutan.
Sri Mulyani menekankan bahwa APBN 2025 akan terus diarahkan untuk menjadi instrumen yang responsif dan adaptif dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, meskipun tantangan global terus berlangsung. APBN akan terus dijaga agar mampu berperan sebagai peredam guncangan (shock absorber), sekaligus melindungi masyarakat dan menopang aktivitas dunia usaha. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga disiplin fiskal dan memastikan APBN dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.
Keseimbangan Primer Positif
Selain mencatatkan surplus anggaran, APBN April 2025 juga dibarengi oleh keseimbangan primer positif sebesar Rp 173,9 triliun. Keseimbangan primer merupakan pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Posisi kas negara juga terpantau kuat dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 283,6 triliun.
"Realisasi APBN 2025 setelah mengalami defisit pada tiga bulan pertama kini menunjukkan turn around. Ini menunjukkan bahwa APBN tetap mampu menjalankan fungsinya secara optimal dalam menopang prioritas pembangunan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (20/5/2025).