Pemerintah Indonesia Tarik Dana Pinjaman Baru Rp 304 Triliun Hingga April 2025, Sebagian untuk Obligasi Global
Pemerintah Indonesia mencatatkan penarikan utang baru sebesar Rp 304 triliun hingga akhir April 2025. Angka ini setara dengan 39,2 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang dipatok sebesar Rp 775,9 triliun.
Selain penarikan utang, pemerintah juga mengandalkan pembiayaan non-utang yang mencapai Rp 24,9 triliun, atau 15,6 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp 159,7 triliun. Secara keseluruhan, realisasi pembiayaan anggaran negara hingga 30 April 2025 mencapai Rp 279,2 triliun, atau 45,3 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp 616,2 triliun.
Upaya pengelolaan kas dan utang dilakukan secara aktif oleh pemerintah, termasuk melalui penarikan utang lebih cepat (prefunding) dan penyediaan bantalan kas (cash buffer) yang memadai.
Pemerintah juga berencana untuk menerbitkan dua jenis obligasi global, yaitu Dimsum Bonds yang menggunakan denominasi Renminbi China (RMB) dan Kangaroo Bonds yang menggunakan denominasi Dolar Australia (AUD). Penerbitan obligasi ini bertujuan untuk diversifikasi instrumen pembiayaan negara. Detail mengenai tenor dan imbal hasil (yield) dari kedua obligasi tersebut belum diumumkan.
Sebelumnya, pada 23 Mei 2025, pemerintah telah menerbitkan Samurai Bonds dengan denominasi Yen Jepang (JPY) senilai 103,2 miliar Yen Jepang, setara dengan 725 juta Dolar AS. Obligasi dengan tenor 20 tahun diterbitkan dalam format Blue Bonds, yang sesuai dengan prinsip-prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), khususnya terkait isu-isu maritim dan perairan.