Pemerintah Korea Selatan terus berupaya mengatasi tantangan serius terkait penurunan angka kelahiran yang memicu kekhawatiran akan depopulasi. Berbagai inisiatif dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk pemberian insentif finansial bagi pasangan yang menikah, dengan harapan dapat mendorong peningkatan angka pernikahan dan kelahiran.

Salah satu contohnya adalah Distrik Saha di Busan, yang menawarkan insentif hingga 20 juta won atau sekitar Rp 226,8 juta bagi pasangan yang menikah melalui program perjodohan yang diselenggarakan oleh distrik tersebut. Selain itu, terdapat pula tunjangan tambahan seperti dana kencan sebesar 500.000 won, biaya pertemuan pertunangan 1 juta won, dan subsidi perjalanan sebesar 10 juta won. Seorang pejabat distrik menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari kebijakan kependudukan untuk mengatasi krisis angka kelahiran rendah dan penurunan populasi di wilayah tersebut.

Inisiatif serupa juga dilakukan di daerah lain. Di Geochang, Provinsi Gyeongsang Selatan, pasangan pengantin baru berusia 19 hingga 45 tahun yang telah tinggal di sana selama lebih dari tiga bulan akan menerima 600.000 won per tahun selama tiga tahun. Kabupaten Hadong bahkan meningkatkan insentif pernikahannya dari 5 juta menjadi 6 juta won. Kabupaten dan kota lain seperti Goseong, Uiryeong, dan Miryang juga menawarkan subsidi pernikahan antara 1 juta dan 2 juta won.

Bahkan Seoul, kota dengan tingkat kesuburan terendah di Korea Selatan, berencana memperkenalkan "dana awal pernikahan" sebesar 1 juta won untuk pasangan yang baru terdaftar mulai bulan Oktober. Provinsi Gyeonggi juga menawarkan jumlah yang sama kepada pasangan muda berusia 19 hingga 39 tahun mulai bulan depan. Kabupaten Sunchang di Provinsi Jeolla Utara menawarkan 10 juta won selama empat tahun kepada pasangan pengantin baru yang tinggal di sana setidaknya selama satu tahun. Kota Gimje dan Kabupaten Jangsu telah menyelenggarakan program serupa sejak 2020 dan 2018. Kabupaten Hwasun di Jeolla Selatan dan Kabupaten Yeongdong di Chungcheong Utara juga mendistribusikan 10 juta won yang dicicil selama lima tahun.

Namun, efektivitas program-program insentif ini masih menjadi pertanyaan. Meskipun Kota Jinju di Provinsi Gyeongsang Selatan telah mendistribusikan dana hibah pernikahan sebesar 500.000 won kepada lebih dari 4.000 pasangan sejak tahun 2021, tingkat pernikahan secara keseluruhan belum berubah secara signifikan. Bahkan di Kabupaten Jangsu, tempat insentif sebesar 10 juta won telah berlaku selama delapan tahun, tingkat pernikahan cenderung menurun, meskipun sempat mengalami kenaikan sementara pada tahun 2023 dan 2024. Beberapa kritikus berpendapat bahwa insentif keuangan ini mungkin tidak cukup untuk mengatasi tantangan struktural yang menyebabkan penundaan atau penurunan angka pernikahan.