Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas terhadap organisasi masyarakat (ormas) yang terlibat dalam tindakan premanisme, khususnya dalam kasus sengketa lahan milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di Pondok Betung, Tangerang Selatan.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan keprihatinannya atas dugaan pendudukan lahan BMKG oleh ormas tertentu dan menekankan pentingnya menjaga ketertiban serta keamanan masyarakat. Puan menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah dengan aksi-aksi premanisme dan meminta aparat penegak hukum untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap keterlibatan ormas dalam kegiatan yang melanggar hukum.

"Kami meminta pemerintah menindak tegas ormas-ormas yang mengganggu ketertiban. Apalagi, kemudian meresahkan masyarakat. Dan mengevaluasi keterlibatan ormas-ormas yang kemudian berbau premanisme. Kalau memang kemudian itu berbau premanisme, ya segera bubarkan," tegas Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Minggu (25/5/2025).

Pernyataan ini muncul sebagai respons atas laporan mengenai pendudukan lahan BMKG di Pondok Betung, Tangerang Selatan, oleh ormas yang diduga bernama Grib Jaya. Polda Metro Jaya telah menerima laporan dari BMKG dan sedang melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Beberapa orang, termasuk anggota ormas tersebut, telah dilaporkan ke polisi.

Menurut Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, BMKG melaporkan bahwa lahan seluas 127.780 meter persegi di Pondok Betung diklaim oleh pihak lain. Pihak terlapor bahkan memasang plang yang menyatakan bahwa tanah tersebut dalam pengawasan tim advokasi dari ormas Grib Jaya. Penyelidik telah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan memasang plang yang menyatakan bahwa lahan tersebut sedang dalam proses penyelidikan.

Puan Maharani menekankan bahwa tindakan tegas terhadap ormas yang terlibat premanisme sangat penting untuk menjaga wibawa negara dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Ia berharap aparat penegak hukum dapat bertindak cepat dan profesional dalam menangani kasus ini serta memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu.

Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan aset negara dan dugaan tindakan premanisme oleh ormas. Pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan dapat menyelesaikan kasus ini secara transparan dan akuntabel, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

DPR akan terus memantau perkembangan kasus ini dan mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Puan Maharani juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan mempercayakan penanganan kasus ini kepada pihak berwenang.