Banjir Grobogan: Respon Cepat Pemprov Jateng dan Kolaborasi dengan Pemerintah Pusat

Bencana banjir yang melanda 21 desa di enam kecamatan Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, pada Minggu, 9 Maret 2025, telah mendapatkan respon cepat dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah. Banjir tersebut dipicu jebolnya tanggul di Sungai Tuntang dan Sungai Klitih akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut pada 7-8 Maret 2025. Kejadian ini merupakan bencana keempat dalam waktu berdekatan, sehingga Pemprov Jateng memberikan perhatian khusus dan penanganan darurat secara intensif.

Sebagai langkah awal penanganan darurat, Pemprov Jateng langsung mengerahkan lima unit ekskavator ke lokasi terdampak. Selain ekskavator, berbagai peralatan penunjang lainnya seperti sandbag dan holder juga telah dikirimkan untuk mempercepat proses penanganan banjir dan perbaikan infrastruktur yang rusak. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, saat diwawancarai di Karanganyar pada Senin, 10 Maret 2025, menegaskan komitmen Pemprov Jateng dalam mengatasi bencana ini dengan cepat dan efektif. "Kami kirim 5 ekskavator, kemudian sandbag dan holder," tegas Gubernur Luthfi.

Lebih lanjut, Kepala Bidang Penanganan Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng, Muhammad Chomsul, menjelaskan bahwa dukungan dari BPBD Provinsi difokuskan pada pendampingan, penguatan sumber daya personel, penyediaan peralatan, dan koordinasi intensif dengan Pemerintah Kabupaten Grobogan. "Dukungan BPBD provinsi kami fokus berupa pendampingan penguatan sumber daya personel, peralatan, pengoordinasian ke Kabupaten Grobogan," ujar Chomsul dalam keterangan tertulisnya pada Minggu, 9 Maret 2025.

Melihat skala kerusakan dan kompleksitas masalah, Pemprov Jateng juga mengambil langkah strategis dengan melibatkan pemerintah pusat dalam upaya pemulihan pascabanjir. Gubernur Luthfi, saat ditemui di Solo pada Senin, 10 Maret 2025, menyatakan rencana kerjasama dengan pemerintah pusat untuk memperbaiki tanggul yang jebol. Hal ini mengingat beberapa sungai yang menyebabkan banjir, seperti Sungai Wulan dan Sungai Lusi, berada di bawah pengelolaan pemerintah pusat. Koordinasi akan dilakukan dengan kementerian terkait, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), untuk program normalisasi sungai guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Pemprov Jateng berkomitmen untuk terus memantau situasi di lapangan dan memberikan bantuan yang dibutuhkan masyarakat terdampak banjir Grobogan. Kerjasama yang terjalin antara Pemprov Jateng dan pemerintah pusat diharapkan mampu mempercepat proses perbaikan infrastruktur dan meminimalisir dampak buruk banjir terhadap kehidupan masyarakat di wilayah tersebut.

Berikut poin-poin penting penanganan banjir Grobogan:

• Pengiriman 5 ekskavator, sandbag, dan holder oleh Pemprov Jateng.
• Pendampingan dan penguatan sumber daya personel oleh BPBD Jateng.
• Koordinasi intensif dengan Pemerintah Kabupaten Grobogan.
• Kerjasama dengan pemerintah pusat untuk perbaikan tanggul dan normalisasi sungai.
• Fokus penanganan pada Sungai Wulan dan Sungai Lusi yang berada di bawah pengelolaan pemerintah pusat.
• Komitmen Pemprov Jateng untuk memantau situasi dan memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak.