Krisis BBM Melanda Bengkulu: Pendangkalan Pelabuhan Jadi Sorotan, Distribusi Terhambat

Antrean panjang kendaraan bermotor mewarnai sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Bengkulu pada Minggu (25/5/2025), menandai kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tengah melanda wilayah tersebut. SPBU Tebeng menjadi salah satu titik terparah, dengan antrean mengular hingga mencapai dua kilometer.

Perwakilan Pertamina Bengkulu, Fauzan, menjelaskan bahwa akar permasalahan terletak pada terbatasnya pasokan BBM. Saat ini, suplai hanya mengandalkan jalur darat dari Lubuk Linggau (Sumatera Selatan) dan Jambi, menyusul kendala operasional di Pelabuhan Pulau Baai. Kapal pengangkut BBM tidak dapat bersandar akibat pendangkalan alur pelabuhan.

"Distribusi dari Palembang ke Lubuk Linggau menggunakan kereta api, namun saat ini terkendala operasional. Akibatnya, stok di Lubuk Linggau menipis," ungkap Fauzan.

Kondisi ini diperparah dengan keluhan dari para pengusaha Pertashop. Ketua Umum DPP Himpunan Pertashop Merah Putih Indonesia (HPMPI), Steven, menyebutkan bahwa kelangkaan BBM terjadi hampir di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Terhentinya distribusi melalui jalur laut akibat pendangkalan Pelabuhan Pulau Baai telah berlangsung selama dua bulan terakhir.

"Kami dari para pengusaha Pertashop mengalami hal yang lebih parah, yakni mengalami keterlambatan pengantaran BBM 7-14 hari dari semula H+1," ujar Steven. Pengantaran BBM kini bergantung pada jalur darat dari provinsi tetangga, yang memperpanjang waktu tempuh dan meningkatkan biaya operasional.

Steven mengakui bahwa Pertamina telah berupaya maksimal, namun pasokan yang ada belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Bengkulu. Ia menekankan perlunya solusi jangka panjang berupa pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai. Dengan normalnya pelabuhan, kapal bermuatan besar, termasuk pengangkut BBM, dapat kembali beroperasi.

Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, memberikan pandangan yang lebih luas. Menurutnya, masalah kelangkaan BBM tidak hanya disebabkan oleh pendangkalan alur pelabuhan. Ia menyoroti bahwa antrean panjang di SPBU sudah terjadi bahkan sebelum masalah pendangkalan muncul. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi yang lebih komprehensif.

Pemerintah Provinsi Bengkulu berencana mengirimkan surat resmi kepada Menteri BUMN dan Direksi Pertamina untuk meminta penambahan kuota BBM. Gubernur juga menyoroti ketimpangan distribusi BBM, di mana provinsi tetangga seperti Lampung dan Sumatera Selatan tidak mengalami masalah serupa.

Helmi Hasan menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusi BBM bersubsidi. Ia mengusulkan penguatan sistem barcode untuk mencegah penimbunan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Gubernur juga mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan membeli BBM secara berlebihan.

"Jangan panik, jangan beli berlebihan. Pemerintah sedang berupaya penuh agar kebutuhan BBM masyarakat segera terpenuhi," ujar Helmi.

Krisis BBM tidak hanya dirasakan di Kota Bengkulu. Anggota DPRD Kabupaten Seluma, Febrinanda Putra Pratama, mengungkapkan bahwa harga eceran BBM di beberapa wilayah Kabupaten Seluma telah mencapai Rp 30.000 per liter. Kondisi ini menjadi beban berat bagi masyarakat kecil, nelayan, petani, dan pelaku usaha lokal.

Febrinanda Putra Pratama mengaku menerima banyak keluhan dari warga yang kesulitan beraktivitas akibat terbatasnya pasokan dan mahalnya harga BBM. Ia mendesak Bupati Seluma untuk segera berkoordinasi dengan Gubernur Bengkulu dan memanggil pihak-pihak terkait, termasuk dinas perindag dan Pertamina, untuk mencari solusi cepat atas masalah ini.

Dampak Kelangkaan BBM:

• Antrean panjang di SPBU
• Keterlambatan pengiriman BBM ke Pertashop
• Kenaikan harga eceran BBM
• Gangguan aktivitas ekonomi masyarakat

Upaya Pemerintah:

• Meminta penambahan kuota BBM
• Memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi
• Mengimbau masyarakat untuk tidak panik

Solusi Jangka Panjang:

• Pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai
• Evaluasi sistem distribusi BBM