Kepulauan Derawan Optimalkan Karbon Biru: Langkah Strategis Kurangi Emisi

Kepulauan Derawan, Kalimantan Timur, kini menjadi sorotan dalam upaya mitigasi perubahan iklim melalui pengelolaan ekosistem karbon biru. Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) mengungkapkan bahwa rehabilitasi karbon biru di kawasan ini berpotensi mengurangi emisi karbon dioksida (CO2) hingga 72.505 ton per tahun.

Studi yang dilakukan di Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K-KDPS) menunjukkan potensi besar kawasan ini dalam menyerap dan menyimpan karbon. Irhan Hukmaidy, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Timur, menekankan pentingnya pengelolaan terintegrasi antara sektor karbon hijau dan karbon biru. KKP3K-KDPS, yang terletak di Bentang Laut Sulu Sulawesi dengan luas 285.548 hektare, memiliki keanekaragaman hayati laut dan pesisir yang kaya, menjadi jalur migrasi biota laut, serta merupakan wilayah perikanan yang bernilai ekonomis tinggi.

Kawasan ini memiliki ekosistem yang beragam, termasuk:

  • Hutan mangrove seluas 17.704 hektare
  • Padang lamun seluas 1.808 hektare
  • Habitat bagi 397 spesies

Untuk mendukung pembiayaan konservasi, YKAN bersama mitra melakukan studi kelayakan awal guna menilai potensi nilai ekonomi karbon berdasarkan standar yang berlaku. Hasil studi menunjukkan bahwa ekosistem karbon biru di KKP3K-KDPS memiliki nilai ekonomi yang signifikan untuk pengelolaan kawasan secara berkelanjutan. Pemanfaatan karbon biru diharapkan dapat menghasilkan strategi dan aksi mitigasi perubahan iklim di Kalimantan Timur, sekaligus melindungi wilayah pantai, menjadi wilayah penyangga, serta mencegah erosi dan bencana alam.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang bertugas mengelola Kepulauan Derawan dan sekitarnya saat ini menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Dengan demikian, karbon biru diharapkan dapat mendukung unit pengelola dalam mencapai tujuan pembiayaan berkelanjutan untuk konservasi dan pengelolaan ekosistem mangrove serta lahan basah.

Leny Dwihastuty dari Direktorat Konservasi Ekosistem KKP menyatakan bahwa rencana pengembangan proyek karbon biru sejalan dengan target pemerintah terkait ekonomi biru dan Nationally Determined Contribution (NDC) 2030. Hal ini memberikan legitimasi hukum untuk pengembangan skema karbon biru berbasis kawasan konservasi. Ia juga menekankan bahwa posisi KKP3K-KDPS sebagai ekosistem dengan nilai biodiversitas tinggi berpotensi menghasilkan nilai ekonomi karbon yang premium, namun pemanfaatannya harus dipastikan tidak mengurangi nilai konservasi kawasan dan harus menghasilkan pemberdayaan masyarakat pesisir.

Direktur Program Kelautan YKAN, Muhammad Ilman, menambahkan bahwa upaya ini diharapkan dapat memperbaiki ekosistem, mengurangi emisi karbon, dan memperkuat mata pencaharian masyarakat, terutama di desa-desa yang bergantung pada ekosistem mangrove. Melalui Program Koralestari yang didukung oleh Global Fund for Coral Reefs (GFCR), YKAN berupaya mendukung munculnya sumber-sumber pendanaan inovatif untuk konservasi dan restorasi terumbu karang di Indonesia, yang bertumpu pada pendanaan mandiri, termasuk dari potensi karbon biru.