Industri Hotel Jakarta di Ambang Krisis: Penjualan Aset Meningkat dan Ancaman PHK Massal

Industri perhotelan di Jakarta menghadapi masa sulit dengan penurunan tingkat hunian yang signifikan pada kuartal pertama 2025. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Daerah Khusus Jakarta (PHRI DK Jakarta) melaporkan bahwa tren ini menunjukkan adanya perlambatan ekonomi yang serius dan mendesak intervensi pemerintah untuk mencegah krisis yang lebih dalam.

Berdasarkan survei terbaru yang dilakukan oleh BPD PHRI DK Jakarta pada April 2025, hampir seluruh hotel (96,7%) mengalami penurunan tingkat hunian. Kondisi ini memaksa banyak pelaku usaha untuk mengambil langkah-langkah drastis, termasuk pengurangan karyawan dan penerapan strategi efisiensi.

Faktor-Faktor Pemicu Krisis

• Penurunan Pasar Pemerintah: Lebih dari 66% responden survei mengidentifikasi penurunan tertinggi berasal dari segmen pasar pemerintah. Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh berbagai lembaga pemerintah menjadi penyebab utama penurunan ini. Berkurangnya kegiatan pemerintah di hotel, seperti menginap, rapat, dan penggunaan restoran, berdampak signifikan pada pendapatan hotel.
• Ketergantungan pada Wisatawan Domestik: Kontribusi wisatawan asing ke Jakarta masih sangat kecil dibandingkan dengan wisatawan domestik. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa rata-rata persentase kunjungan wisatawan asing hanya sekitar 1,98% per tahun antara 2019 dan 2023. Ketidakseimbangan ini menyoroti perlunya strategi promosi dan kebijakan pariwisata yang lebih efektif untuk menarik pasar internasional.
• Kenaikan Biaya Operasional: Pelaku usaha hotel juga harus menghadapi kenaikan biaya operasional, termasuk tarif air, gas, dan listrik. Di sisi lain, tingkat hunian hotel terus menurun, menyebabkan banyak hotel mengalami kerugian.

Dampak Krisis: PHK dan Penjualan Aset

Kondisi yang tidak menentu ini memaksa 70% pemilik hotel untuk mempertimbangkan pengurangan jumlah karyawan. Survei menunjukkan bahwa responden memprediksi akan melakukan PHK antara 10% hingga 30%. Selain itu, 90% responden berencana mengurangi tenaga kerja harian, dan 36,7% akan mengurangi staf tetap.

PHRI DK Jakarta memperingatkan bahwa jika krisis ini tidak segera ditangani oleh pemerintah, dampaknya akan meluas ke berbagai sektor lain. Data BPS tahun 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 603 ribu tenaga kerja di Jakarta bergantung pada sektor akomodasi dan makanan-minuman. Krisis di industri hotel dapat berdampak pada para pemangku kepentingan dan pemasok terkait.

Indikasi krisis juga terlihat dari banyaknya hotel yang dijual. Ketua BPD PHRI DK Jakarta, Sutrisno Iwantono, mengungkapkan bahwa banyak pemilik hotel yang memilih untuk menjual aset mereka. Hal ini terlihat dari banyaknya iklan penjualan gedung hotel di situs properti online.

Beberapa contoh hotel yang dijual di Jakarta antara lain:

• Hotel di Pademangan, Jakarta Utara, dengan 146 kamar, luas bangunan 7.200 meter persegi, dan luas tanah 5.775 meter persegi, dijual seharga Rp 45 miliar.
• Hotel bintang 4 di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dengan luas tanah 5.234 meter persegi dan luas bangunan 25.617 meter persegi (26 lantai), dijual seharga Rp 800 miliar.
• Hotel di Gambir, Jakarta Pusat, dijual seharga Rp 91 miliar.
• Hotel di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dijual seharga Rp 250 miliar.

Usulan Solusi untuk Mencegah Krisis Lebih Lanjut

PHRI DK Jakarta mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah strategis untuk memulihkan perekonomian, khususnya di sektor industri hotel. Beberapa usulan yang diajukan antara lain:

• Pelonggaran kebijakan anggaran pemerintah untuk perjalanan dinas dan kegiatan rapat.
• Penyederhanaan proses perizinan dan sertifikasi, termasuk integrasi sistem antar instansi.
• Peninjauan kembali kebijakan tarif air, harga gas, dan UMP sektoral.
• Peningkatan promosi pariwisata yang lebih terarah dan berkesinambungan.
• Penertiban akomodasi ilegal.

Jika pemerintah terlambat menangani masalah ini, industri perhotelan berpotensi mengalami krisis berkepanjangan yang dampaknya dapat meluas ke sektor lain. Dukungan pemerintah sangat dibutuhkan untuk mendongkrak bisnis hotel dan memulihkan perekonomian masyarakat.