Krisis BBM di Bengkulu: DPRD Mendesak Pertamina Utamakan Kepentingan Rakyat

Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang melanda Provinsi Bengkulu menuai sorotan tajam dari anggota DPRD setempat. Usin Abdisyah Sembiring, seorang anggota DPRD Provinsi Bengkulu, dengan tegas mengingatkan PT Pertamina untuk tidak menjadikan keuntungan sebagai prioritas utama dalam melayani kebutuhan masyarakat akan BBM. Menurutnya, Pertamina sebagai perusahaan yang diberi mandat negara, seharusnya fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar rakyat.

Usin menyampaikan kekecewaannya atas kelangkaan BBM yang terjadi. Ia menilai, permasalahan ini seharusnya dapat diantisipasi jika Pertamina Patra Niaga, yang bertanggung jawab atas distribusi BBM di seluruh Indonesia, melakukan mitigasi yang efektif terhadap pendangkalan Pelabuhan Pulau Baai. Usin mengkritik narasi yang menyebutkan bahwa Pertamina merugi akibat pendangkalan alur pelabuhan dan biaya distribusi yang meningkat. Ia berpendapat, kelalaian Pertamina justru merugikan masyarakat Bengkulu, terutama dalam beberapa bulan terakhir.

"Faktanya, banyak kegiatan ekonomi masyarakat terhambat akibat kelangkaan BBM. Harga BBM eceran melambung tinggi. Apakah Pertamina, sebagai korporasi monopoli yang diberi wewenang oleh negara untuk memenuhi kebutuhan primer rakyat Bengkulu, tidak memperhitungkan hal ini?" tegas Usin. Ia menambahkan bahwa negara dan korporasi tidak dapat menggunakan alasan kerugian untuk menutupi kelalaian dalam melayani masyarakat. Sebaliknya, masyarakat berhak menuntut ganti rugi akibat kelalaian Pertamina dalam manajemen distribusi BBM di Bengkulu.

Usin bahkan mendorong masyarakat untuk menempuh jalur hukum, baik melalui gugatan perdata maupun class action, terhadap Pertamina. Langkah ini dapat ditempuh oleh individu, kelompok masyarakat, maupun lembaga perlindungan konsumen. Lebih lanjut, Usin menawarkan beberapa solusi konkret untuk mengatasi krisis BBM ini dalam waktu dekat, antara lain:

• Percepatan Distribusi: Meningkatkan jumlah armada transportasi pengangkut BBM hingga 200% dari jumlah yang beroperasi saat ini. Jika sebelumnya hanya ada 100 armada, maka perlu ditambah menjadi 300 unit.
• Konsinyasi dengan Agen Industri: Pertamina Patra Niaga dapat menjalin kerja sama konsinyasi dengan agen penyalur solar industri untuk memperluas jangkauan distribusi BBM di Bengkulu.
• Optimalkan Pertashop: Memastikan distribusi BBM non-subsidi, seperti Dexlite, Pertamina DEX, Pertamax, dan Pertamax Turbo, melalui Pertashop agar tidak terjadi penumpukan antrean di SPBU.
• Pembentukan Satgas: Melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) dan membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengawasi setiap tahapan distribusi BBM.

Usin meyakini bahwa dengan langkah-langkah tersebut, masalah kelangkaan dan antrean BBM dapat diatasi secara efektif, sehingga mengurangi kerugian yang diderita masyarakat Bengkulu. "Masalah utamanya bukan pada kuota. Meskipun kuota untuk Bengkulu ditambah 1.000 persen, jika distribusi BBM melalui darat lambat karena harus disuplai dari provinsi tetangga, maka percuma saja," pungkas Usin.

Klarifikasi Pertamina

Sementara itu, perwakilan PT Pertamina Bengkulu, Fauzan, menjelaskan bahwa penyaluran BBM ke Bengkulu saat ini mengandalkan jalur darat dari Lubuk Linggau dan Jambi karena kapal tanker tidak dapat mengakses Pelabuhan Pulau Baai. Hal ini disampaikan dalam rapat bersama Gubernur Bengkulu. Fauzan menambahkan bahwa distribusi dari Palembang ke Lubuk Linggau menggunakan kereta api, namun terdapat kendala operasional yang menyebabkan kekosongan stok di Lubuk Linggau. Pihak Pertamina sedang berkoordinasi dengan PT KAI untuk mempercepat pemulihan distribusi.