Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) beras yang berasal dari program bantuan Presiden pada tahun 2020. Fokus penyelidikan saat ini tertuju pada wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), area yang menjadi sasaran utama penyaluran bansos tersebut.

Pada hari Selasa, 27 Mei 2025, KPK telah melakukan pemeriksaan intensif terhadap tiga orang saksi yang dianggap memiliki informasi krusial terkait kasus ini. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Saksi-saksi yang diperiksa antara lain:

• M Gilang Sasi Kirono: Kasi Bantuan Hukum Divisi Hukum dan Kepatuhan Bulog
• Diding: Kabag Keuangan Ditjen Linjamsos Kementerian Sosial
• Robbin Saputra: Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Sosial

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa selama pemeriksaan, tim penyidik melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen yang dianggap relevan dengan perkara korupsi bansos beras. Pendalaman keterangan para saksi juga difokuskan pada analisis dan verifikasi dokumen-dokumen tersebut.

Selain tiga saksi yang hadir, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua saksi lainnya, yaitu Yuli Andhika (Staf Direktorat Pengembangan Sistem Katalog LKPP) dan Yulianto Prihhandoyo (Direktur Advokasi Pemerintah Pusat LKPP). Namun, kedua saksi tersebut mengajukan permohonan penjadwalan ulang.

Kasus dugaan korupsi bansos beras Presiden ini bermula dari laporan masyarakat yang diterima KPK saat melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kementerian Sosial pada tahun 2020. Berdasarkan laporan tersebut, KPK kemudian melakukan serangkaian penyelidikan yang mengarah pada indikasi kerugian negara yang mencapai sekitar Rp 125 miliar.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Ivo Wongkaren, Direktur Utama Mitra Energi Persada (MEP), sebagai tersangka dalam kasus ini. Ivo Wongkaren juga merupakan tersangka dalam kasus korupsi penyaluran bansos di Kementerian Sosial.

KPK terus berupaya mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi bansos beras ini dan memastikan bahwa proses hukum berjalan secara transparan dan akuntabel. Penyelidikan lebih lanjut akan dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang lebih kuat dan memperjelas peran masing-masing pihak dalam perkara ini.