Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Cipayung Bima, yang terdiri dari berbagai organisasi kemahasiswaan seperti IMM Bima, GMNI, KAMMI, PMII, dan HMI, turun ke jalan pada hari Rabu (28/6/2025) untuk menyuarakan aspirasi pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa (PPS). Aksi demonstrasi ini digelar di depan Kampus STKIP Taman Siswa Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagai bentuk protes dan seruan kepada pemerintah pusat untuk segera merealisasikan pembentukan daerah otonomi baru tersebut.

Aksi unjuk rasa ini sempat diwarnai dengan upaya pemblokadean jalan oleh massa mahasiswa, menyusul penghadangan oleh aparat keamanan saat mereka berupaya mendekat ke Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima. Akibatnya, arus lalu lintas dari dan menuju Kabupaten Bima serta Kota Bima mengalami kelumpuhan total selama beberapa jam, menyebabkan kemacetan panjang dan mengganggu aktivitas masyarakat setempat.

Dalam orasinya, para mahasiswa dengan lantang menyampaikan tuntutan mereka, yang meliputi:

• Pencabutan moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) oleh pemerintah pusat, yang selama ini menjadi penghalang utama bagi pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa.
• Desakan kepada Anggota DPR RI untuk segera membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.
• Permintaan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) di lima kabupaten dan kota di Pulau Sumbawa untuk mengalokasikan anggaran yang memadai guna mempercepat proses pembentukan provinsi baru.

Menurut Anas Arifin, salah seorang orator aksi, pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa merupakan kebutuhan mendesak untuk mengatasi kesenjangan pembangunan yang selama ini dirasakan oleh masyarakat Sumbawa. Ia menilai, ketimpangan pembangunan antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, terutama dalam sektor pendidikan, infrastruktur, ekonomi, dan kesehatan, telah menyebabkan masyarakat Sumbawa tertinggal jauh.

"Kami meyakini bahwa dengan terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa, masyarakat akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengelola sumber daya alam yang melimpah secara mandiri, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka," tegas Anas.

Ia menambahkan, aksi demonstrasi ini merupakan bentuk kekecewaan mahasiswa terhadap lambatnya respons pemerintah terhadap aspirasi pemekaran Pulau Sumbawa. Anas juga berharap agar tuntutan mahasiswa dapat segera diakomodasi oleh pemerintah pusat, termasuk anggota eksekutif dan legislatif di Kabupaten Bima dan Kota Bima. Ia juga mengingatkan pemerintah daerah untuk bisa memfasilitasi pertemuan dengan Bupati Bima. Jika tidak maka mahasiswa akan kembali menggelar aksi jilid II.

Setelah menyampaikan aspirasi mereka, massa mahasiswa akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Namun, mereka mengancam akan kembali menggelar aksi demonstrasi dengan massa yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak segera direspons oleh pemerintah.