Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, dengan tegas membantah laporan yang beredar di media Israel, Ynet, mengenai adanya perundingan rahasia antara Indonesia dan Israel pada tahun sebelumnya. Kabar tersebut menyebutkan bahwa perundingan itu membahas normalisasi hubungan diplomatik antara kedua negara sebagai imbalan atas dukungan Israel terhadap pencalonan Indonesia sebagai anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

"Tidak pernah ada pertemuan semacam itu," ujar Yusril dalam pernyataan tertulisnya pada hari Kamis (29/5/2025). Yusril menekankan bahwa Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, sehingga pertemuan rahasia seperti yang dituduhkan tidak mungkin terjadi.

Yusril juga menjelaskan bahwa dirinya menghadiri Sidang OECD di Paris pada akhir Maret 2025, di mana ia menyampaikan pidato bersama Presiden Guatemala. Dalam sidang tersebut, tidak ada pembahasan mengenai isu yang diangkat oleh media Israel.

Lebih lanjut, Yusril menegaskan bahwa proses pencalonan Indonesia sebagai anggota OECD tidak bergantung pada sikap atau dukungan dari Israel. Indonesia tetap teguh pada posisinya untuk mendukung penuh kemerdekaan dan pembentukan negara Palestina sebagai solusi atas konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah.

"Israel harus terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina. Setelah pengakuan tersebut, Indonesia baru akan mempertimbangkan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel," tegas Yusril. Pernyataan ini menggarisbawahi komitmen Indonesia terhadap perjuangan Palestina dan menjadikan pengakuan kemerdekaan Palestina sebagai syarat utama untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.