Pemerintahan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan saat ini dilaporkan tengah mempertimbangkan langkah-langkah agresif terkait pembatalan visa bagi mahasiswa asal Tiongkok yang menempuh pendidikan tinggi di berbagai universitas di AS. Kebijakan yang diumumkan oleh Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, ini memicu reaksi keras dari Beijing, yang menyebut tindakan tersebut sebagai sesuatu yang "tidak masuk akal" dan bermotif politis.

Rubio menyatakan bahwa fokus utama pembatalan visa akan ditujukan kepada mahasiswa Tiongkok yang terafiliasi dengan Partai Komunis Tiongkok (PKT) atau yang mengambil studi di bidang-bidang strategis tertentu. Selain itu, pemerintah AS juga berencana memperketat proses pengajuan visa bagi warga negara Tiongkok dan Hong Kong, dengan merevisi kriteria visa untuk meningkatkan pengawasan terhadap aplikasi yang masuk. Langkah ini dipandang sebagai upaya untuk melindungi kepentingan nasional dan mencegah potensi spionase atau transfer teknologi ilegal.

Kehadiran mahasiswa internasional, termasuk dari Tiongkok, memiliki peran penting bagi universitas-universitas di AS. Mereka tidak hanya memberikan kontribusi dalam bidang akademik dan penelitian, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan melalui pembayaran biaya kuliah. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, jumlah mahasiswa Tiongkok yang belajar di AS mengalami penurunan. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2024, terdapat sekitar 277.000 mahasiswa Tiongkok di AS, turun dari angka tertinggi sekitar 370.000 pada tahun 2019. Penurunan ini sebagian disebabkan oleh meningkatnya ketegangan geopolitik antara AS dan Tiongkok, serta meningkatnya pengawasan pemerintah AS terhadap mahasiswa Tiongkok.

Menanggapi kebijakan AS, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, mengecam tindakan tersebut sebagai bentuk diskriminasi ideologis dan pelanggaran terhadap hak-hak mahasiswa Tiongkok. Mao Ning menegaskan bahwa Tiongkok telah mengajukan protes resmi kepada Washington atas kebijakan tersebut. Ia juga menambahkan bahwa tindakan AS tersebut tidak hanya merugikan mahasiswa Tiongkok, tetapi juga mengganggu pertukaran budaya dan pendidikan yang sehat antara kedua negara. Pemerintah Tiongkok memandang kebijakan ini sebagai tindakan politis yang merusak citra AS sebagai negara yang menjunjung tinggi kebebasan dan keterbukaan.

Berikut adalah poin-poin penting terkait isu ini:

• Rencana AS untuk mencabut visa mahasiswa Tiongkok secara agresif.
• Fokus pada mahasiswa yang terkait dengan Partai Komunis Tiongkok.
• Pengetatan proses pengajuan visa bagi warga Tiongkok dan Hong Kong.
• Penurunan jumlah mahasiswa Tiongkok di AS dalam beberapa tahun terakhir.
• Protes keras dari pemerintah Tiongkok atas kebijakan AS.
• Dampak kebijakan terhadap pertukaran budaya dan pendidikan.

Situasi ini semakin memperkeruh hubungan antara AS dan Tiongkok, yang telah tegang dalam beberapa tahun terakhir akibat berbagai isu seperti perdagangan, teknologi, dan hak asasi manusia. Perkembangan ini patut dicermati, karena dapat berdampak signifikan terhadap hubungan bilateral kedua negara dan stabilitas global.