Respons Ormas Islam Terhadap Pernyataan Prabowo Soal Pengakuan Israel Pasca Kemerdekaan Palestina

Pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto mengenai kesiapan Indonesia mengakui Israel sebagai negara berdaulat jika Israel mengakui kedaulatan Palestina telah memicu berbagai reaksi dari organisasi masyarakat (ormas) Islam di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Prabowo usai pertemuan bilateral dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka, Jakarta.

Prabowo menegaskan bahwa Indonesia akan siap membuka hubungan diplomatik dengan Israel apabila negara Palestina diakui. Menurutnya, kemerdekaan Palestina adalah kunci untuk mencapai perdamaian dan mengakhiri konflik di wilayah tersebut. Namun, Prabowo juga menekankan pentingnya mengakui hak Israel untuk berdiri sebagai negara berdaulat dan menjamin keamanannya.

Pernyataan ini kemudian mendapat tanggapan beragam dari berbagai ormas Islam di Indonesia. Berikut adalah beberapa poin penting dari respons tersebut:

• Majelis Ulama Indonesia (MUI): MUI menekankan bahwa pengakuan terhadap Israel harus diikuti dengan komitmen untuk memproses hukum Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, atas dugaan kejahatan perang. Ketua Bidang Kerja Sama Internasional MUI, Sudarnoto Abdul Hakim, menyatakan bahwa pemerintah harus mendorong agar Israel dan Netanyahu dihukum atas kejahatan yang dilakukan terhadap Palestina.

  Sudarnoto mendukung langkah Prabowo yang menegaskan kemerdekaan Palestina sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang anti-penjajahan. Ia menambahkan bahwa jika Israel menghentikan penjajahan, menarik pasukan dari Gaza, mengembalikan tanah yang direbut, dan membebaskan tawanan Palestina, maka tidak ada alasan bagi Indonesia untuk membenci Israel. * Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah: Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, menegaskan bahwa Israel tetap harus bertanggung jawab atas kejahatan perang yang telah dilakukan. Ia menyatakan bahwa jika Palestina merdeka, Israel harus menghadapi hukum atas tindakan genosida yang dilakukan terhadap rakyat Palestina. Anwar juga menekankan bahwa Indonesia menentang penjajahan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Peluang membuka hubungan diplomatik dengan Israel baru akan terbuka jika Israel menghentikan penjajahan dan memberikan kemerdekaan penuh kepada rakyat Palestina. * Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU): Ketua PBNU, Ahmad Fahrur Rozi, mendukung langkah Presiden Prabowo sebagai bagian dari diplomasi yang baik untuk menunjukkan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Ia menyatakan bahwa kemerdekaan Palestina harus diwujudkan dan solusi dua negara mungkin menjadi opsi terbaik untuk mengakhiri konflik. Gus Fahrur menyerukan agar terwujudnya "dua negara untuk dua warga" yang hidup berdampingan secara damai, yang harus didahului dengan pengakuan kemerdekaan Palestina oleh Israel.

Secara keseluruhan, respons dari ormas Islam di Indonesia menunjukkan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina sebagai syarat utama untuk membuka hubungan dengan Israel. Sebagian ormas juga menekankan pentingnya pertanggungjawaban Israel atas kejahatan yang telah dilakukan terhadap rakyat Palestina.