Solo, yang dikenal sebagai pusat budaya Jawa, menyimpan sejarah kuliner yang kaya dan beragam, termasuk keberadaan hidangan non-halal yang cukup mencolok. Keberadaan kuliner non-halal di Solo bukan fenomena baru, melainkan jejak sejarah panjang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari peristiwa Geger Pacinan hingga kebijakan toleransi yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

Fenomena ini mencuat ke permukaan setelah kasus Ayam Goreng Widuran, sebuah kedai makan populer, terungkap menyajikan menu ayam goreng yang ternyata diproses dengan menggunakan minyak babi. Kejadian ini mengejutkan banyak orang yang selama ini mengira bahwa semua hidangan ayam goreng adalah halal. Hal ini kemudian memicu diskusi tentang transparansi informasi terkait bahan dan cara pengolahan makanan, khususnya bagi konsumen Muslim.

Namun, keberadaan kuliner non-halal di Solo tidak hanya terbatas pada kasus Ayam Goreng Widuran. Berbagai hidangan lain seperti sate babi, babi kuah, tongseng babi, hingga sate jamu (yang menggunakan daging anjing) telah lama menjadi bagian dari lanskap kuliner kota ini. Kehadiran hidangan-hidangan ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana kuliner non-halal bisa begitu berkembang di kota yang juga memiliki populasi Muslim yang signifikan.

Menurut Wira Hardiyansyah, seorang chef sekaligus sejarawan kuliner, akar sejarah kuliner non-halal di Solo dapat ditelusuri hingga abad ke-18 dan ke-19, ketika terjadi pembauran budaya antara etnis Tionghoa dan masyarakat lokal. Pada masa itu, pemerintah kolonial Belanda mengumpulkan etnis Tionghoa di sekitar Pasar Gede, yang kemudian memicu interaksi sosial antara kedua kelompok masyarakat. Meskipun pada awalnya interaksi ini tidak terlalu terbuka, namun seiring berjalannya waktu, terjadi pertukaran budaya, termasuk dalam hal kuliner.

Peristiwa Geger Pacinan, sebuah tragedi yang melibatkan konflik antara etnis Tionghoa dan pribumi yang diadu domba oleh Belanda, juga memainkan peran penting dalam penyebaran kuliner non-halal di Solo. Setelah peristiwa tersebut, banyak etnis Tionghoa dari Semarang mengungsi ke Solo dan diterima oleh Kasultanan Mangkunegara. Mereka membawa serta tradisi kuliner mereka, termasuk hidangan-hidangan non-halal yang kemudian mulai dikenal dan digemari oleh masyarakat lokal.

Selain faktor sejarah, kebijakan toleransi yang diterapkan oleh pemerintah daerah juga berkontribusi pada perkembangan kuliner non-halal di Solo. Setelah era Presiden Gus Dur, para wali kota Solo berusaha untuk membangun citra kota sebagai kota yang toleran dan inklusif. Hal ini diwujudkan dengan memberikan kebebasan kepada berbagai kelompok masyarakat, termasuk etnis Tionghoa, untuk menjalankan tradisi dan budaya mereka, termasuk dalam hal kuliner.

• Faktor Pendorong Berkembangnya Kuliner Non-Halal di Solo:
  • Pembauran budaya antara etnis Tionghoa dan masyarakat lokal sejak abad ke-18 dan ke-19.
  • Peristiwa Geger Pacinan yang menyebabkan migrasi etnis Tionghoa dari Semarang ke Solo.
  • Kebijakan toleransi yang diterapkan oleh pemerintah daerah.
  • Adanya permintaan pasar dari masyarakat yang menyukai hidangan non-halal.

Keberadaan kuliner non-halal di Solo mencerminkan kompleksitas sejarah dan budaya kota ini. Meskipun sempat menjadi kontroversi, namun hal ini juga menunjukkan adanya toleransi dan keberagaman dalam masyarakat Solo. Kasus Ayam Goreng Widuran menjadi pengingat pentingnya transparansi informasi terkait bahan dan cara pengolahan makanan, agar konsumen dapat membuat pilihan yang sesuai dengan keyakinan dan preferensi mereka.