Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jakarta Barat secara terbuka menyampaikan imbauan kepada Romahurmuziy, mantan ketua umum partai, untuk tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam proses pemilihan ketua umum yang akan datang. Pemilihan ini akan berlangsung pada Muktamar yang dijadwalkan pada bulan September mendatang.

Sekretaris DPC PPP Jakarta Barat, S. Syswanto, menegaskan bahwa Muktamar memiliki peran krusial bagi kelangsungan partai. Forum ini menjadi wadah untuk menentukan pemimpin baru yang akan mengarahkan PPP dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2029. Syswanto menekankan pentingnya bagi Romahurmuziy, sebagai kader dan fungsionaris partai, untuk menahan diri dari segala bentuk intervensi yang dapat memengaruhi opini publik atau menciptakan framing tertentu melalui media.

"Sebagai kader dan fungsionaris partai, saya mengatakan agar mantan ketua umum PPP Mas Rommy, untuk bisa menahan diri bercawe-cawe ria dan mem-framing media," ujar Syswanto.

Menurut Syswanto, sebagian besar anggota PPP masih memiliki ingatan yang kuat tentang peristiwa yang terjadi pada tahun 2019. Oleh karena itu, narasi yang disampaikan oleh Romahurmuziy mengenai dinamika dan perubahan yang diinginkan untuk PPP di masa depan kemungkinan besar tidak akan mendapat perhatian yang signifikan.

Lebih lanjut, Syswanto menjelaskan bahwa pemilihan ketua umum merupakan proses yang sangat penting bagi PPP. Sosok yang terpilih akan memiliki tanggung jawab besar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi partai ke depan. Dinamika yang terjadi menjelang Muktamar seringkali mencerminkan adanya konflik internal dan perbedaan kepentingan di antara berbagai pihak.

"Muktamar adalah gerbang PPP untuk mencerahkan dan menjalankan programnya menghadapi pemilu 2029 nanti, biar bisa merebut kursi-kursi yang yang hilang di 2024," tegas Syswanto.

Syswanto juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang merasa paling berjasa bagi partai. Ia secara khusus meminta Romahurmuziy untuk tidak melibatkan diri dalam upaya mempromosikan tokoh eksternal sebagai calon ketua umum PPP. Syswanto menyerahkan sepenuhnya kepada jajaran pengurus harian DPP, DPW, dan DPC untuk menentukan pemimpin terbaik yang akan memantapkan strategi partai dalam menghadapi Pemilu 2029.

Sementara itu, nama-nama seperti mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, muncul sebagai kandidat potensial dalam bursa calon ketua umum PPP menjelang Muktamar. Wakil Ketua DPW PPP DKI Jakarta, Belly Bilalusalam, mengungkapkan bahwa kedua nama tersebut seringkali menjadi topik perbincangan positif di kalangan kader partai.

Belly menambahkan bahwa ketua umum PPP mendatang harus mampu memberikan dampak positif yang signifikan di mata masyarakat Indonesia. PPP membutuhkan sosok pemimpin yang memiliki kombinasi lengkap antara nilai-nilai religius, kedekatan dengan ulama dan santri, serta kemampuan untuk diterima oleh semua kalangan, termasuk generasi muda. Selain itu, ketua umum juga harus kreatif dalam merangkul dan membuka diri terhadap seluruh komponen internal maupun eksternal PPP, serta memiliki dukungan finansial yang kuat dan loyal untuk mendukung program-program partai yang bermanfaat bagi masyarakat.

Secara rinci, kriteria yang diharapkan dari ketua umum PPP mendatang meliputi:

• Religius dan dekat dengan ulama serta santri.
• Diterima oleh semua kalangan, termasuk kaum muda.
• Kreatif dalam merangkul seluruh komponen internal dan eksternal PPP.
• Memiliki dukungan finansial yang kuat dan loyal.

Dengan kriteria tersebut, diharapkan PPP dapat memilih pemimpin yang mampu membawa partai menuju kesuksesan di masa depan.