Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dilaporkan mencapai angka 4 juta ton, seorang anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, menyampaikan apresiasinya terhadap capaian ini. Namun, ia menekankan pentingnya pengawalan ketat terhadap proses distribusi beras agar harga di tingkat konsumen, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah di daerah terpencil, tetap terjangkau.

"Distribusi harus dikawal ketat," tegas Rajiv, "Jangan sampai stok melimpah namun harga tetap mencekik, terutama di daerah yang sulit dijangkau." Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas laporan surplus beras yang signifikan.

Rajiv juga menyoroti wacana ekspor beras. Meskipun peluang ekspor, seperti permintaan dari negara tetangga Malaysia, disambut baik, ia mengingatkan agar prioritas utama tetap pada pemenuhan kebutuhan dalam negeri. "Kita jangan tergiur mengejar surplus ekspor, sebelum memastikan kebutuhan masyarakat di seluruh pelosok negeri terpenuhi dan terhindar dari kelangkaan atau lonjakan harga."

Lebih lanjut, politisi dari Partai Nasdem ini mendorong diversifikasi pangan sebagai strategi jangka panjang untuk ketahanan pangan nasional. Menurutnya, ketergantungan pada beras semata tidak ideal. Ia menyarankan agar pemerintah lebih serius dalam mengembangkan komoditas lokal seperti sorgum, jagung, dan umbi-umbian, yang sesuai dengan karakteristik dan kearifan lokal masing-masing daerah.

Rajiv menilai, capaian stok beras 4 juta ton merupakan indikator positif bagi sektor pertanian Indonesia di tengah kompleksitas tantangan global. Ia mengapresiasi langkah-langkah konkret dan terobosan yang telah dilakukan oleh Kementerian Pertanian. "Empat juta ton bukan angka yang kecil. Ini menunjukkan bahwa Indonesia berada di jalur yang tepat menuju kedaulatan pangan."

Keberhasilan Perum Bulog dalam menyerap 2,429 juta ton beras hingga akhir Mei 2025, yang merupakan angka tertinggi dalam 57 tahun terakhir, juga mendapatkan pujian. Rajiv menilai bahwa pencapaian ini membuktikan kemampuan produksi dalam negeri dalam memenuhi kebutuhan nasional jika dikelola dengan baik. Ia mengaitkan keberhasilan ini dengan kebijakan pemerintah yang berpihak pada petani, termasuk peningkatan kuota pupuk bersubsidi, reformasi distribusi pupuk yang lebih tepat sasaran, dan penetapan harga gabah minimal Rp 6.500 per kilogram.

"Kebijakan-kebijakan tersebut tidak hanya membantu produktivitas, tetapi juga memberikan insentif psikologis kepada petani bahwa negara hadir mendukung kerja keras mereka," jelasnya.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, sebelumnya mengumumkan bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) telah menembus angka 4 juta ton, yang pertama kalinya sejak berdirinya Perum Bulog pada tahun 1969. Menurutnya, pencapaian ini merupakan hasil dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong terobosan di sektor pertanian. Amran menekankan bahwa stok beras yang melimpah ini bukan hanya sekadar angka statistik, tetapi merupakan hasil konkret dari kebijakan pertanian yang pro-petani.

Berikut adalah poin-poin penting yang disampaikan oleh Rajiv:

• Apresiasi terhadap stok CBP yang mencapai 4 juta ton.
• Penekanan pada pengawalan distribusi beras agar harga terjangkau.
• Peringatan terkait wacana ekspor beras agar kebutuhan domestik diprioritaskan.
• Dorongan diversifikasi pangan melalui pengembangan komoditas lokal.
• Pujian terhadap kebijakan pemerintah yang mendukung petani.