Sejumlah pedagang asongan di kawasan wisata Taman Mini Indonesia Indah (TMII) menyatakan kesediaannya untuk membayar iuran sebagai kompensasi agar tetap diizinkan berjualan di area tersebut. Hal ini disampaikan sebagai respon atas larangan berjualan yang belakangan ini mereka alami. Yati (45), seorang pedagang yang telah berjualan di TMII selama lebih dari dua dekade, mengungkapkan bahwa para pedagang memahami perlunya kontribusi, namun berharap besaran iuran yang ditetapkan dapat disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mereka.

"Kalau memang diizinkan, kami siap untuk membayar iuran. Tapi ya, kami bayarnya sebatas kemampuan kami. Tergantung dari pihak TMII menetapkan berapa. Karena kami ini pedagang kecil, penghasilan juga tidak menentu. Kalau misalnya Rp 150.000 atau Rp 200.000, mungkin masih bisa," ujar Yati.

Yati dan pedagang lainnya berharap pihak pengelola TMII dapat mempertimbangkan permohonan mereka. Menurutnya, berjualan asongan merupakan mata pencaharian utama yang menopang ekonomi keluarga mereka. Ia juga menambahkan bahwa para pedagang telah berulang kali mencoba mencari solusi bersama dengan pihak pengelola TMII agar dapat tetap berjualan secara tertib dan teratur.

"Kami juga punya hak untuk mencari nafkah, demi kesejahteraan keluarga," imbuhnya.

Sebelumnya, sempat beredar video yang memperlihatkan aksi protes dari para pedagang asongan TMII akibat larangan berjualan. Aksi protes tersebut dilakukan di sekitar Pintu Gerbang 2 TMII. Para pedagang berharap adanya solusi yang adil dan berkelanjutan dari pihak pengelola TMII. Berikut adalah poin-poin penting yang menjadi perhatian para pedagang:

• Kejelasan Iuran: Besaran iuran yang terjangkau dan sesuai dengan kemampuan pedagang.
• Izin Berjualan: Mendapatkan izin resmi untuk berjualan di lokasi yang telah ditentukan.
• Ketertiban: Bersedia menjaga ketertiban dan kebersihan area berjualan.
• Solusi Bersama: Mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak antara pedagang dan pengelola TMII.

Hingga saat ini, pihak pengelola TMII belum memberikan pernyataan resmi terkait permasalahan ini.