Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, menyatakan ketidaktahuannya mengenai rencana diskon tarif listrik sebesar 50% yang sedianya akan diberlakukan pada Juni dan Juli 2025. Pernyataan ini muncul di tengah pertanyaan publik mengenai pembatalan kebijakan tersebut.

Bahlil, saat ditemui di Jakarta International Convention Center (JICC) pada Selasa (3/6/2025), mengarahkan pertanyaan terkait diskon listrik tersebut kepada pihak yang sebelumnya mengumumkan rencana tersebut. Ia mengindikasikan bahwa dirinya tidak memiliki informasi detail mengenai kebijakan yang dimaksud.

"Mengenai diskon listrik, tanyakan saja kepada yang pernah mengumumkannya," ujar Bahlil, seolah menghindari tanggung jawab atas kebijakan yang kini dibatalkan.

Sebelumnya, rencana diskon tarif listrik ini ditujukan kepada pelanggan rumah tangga dengan daya di bawah 1.300 volt ampere (VA) dan dijadwalkan mulai berlaku pada 5 Juni 2025. Namun, realisasinya kini menjadi tanda tanya besar.

Pada tanggal 26 Mei 2025, Bahlil juga sempat mengungkapkan bahwa dirinya belum menerima laporan mengenai rencana diskon tarif listrik yang sebelumnya diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

"Saya tidak tahu apakah secara teknis sudah ada atau belum, saya belum tahu. Yang jelas, sampai hari ini saya belum mendapat laporan itu," kata Bahlil kala itu, saat ditemui di Kementerian ESDM.

Informasi yang beredar menyebutkan bahwa keterlambatan dalam proses penganggaran menjadi alasan utama pembatalan diskon listrik tersebut. Dengan waktu yang semakin mepet, implementasi diskon pada Juni dan Juli dinilai tidak memungkinkan.

Sikap Bahlil yang terkesan lepas tangan menimbulkan spekulasi dan pertanyaan. Siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas pembatalan kebijakan yang dinilai dapat meringankan beban masyarakat ini? Dan mengapa koordinasi antar kementerian terkesan kurang berjalan dengan baik?