Deflasi yang tercatat sebesar 0,37 persen pada bulan Mei 2025 telah menimbulkan berbagai tanggapan dari kalangan ekonom. Meskipun fenomena ini dianggap sebagai indikasi bahwa ekonomi nasional masih dalam tahap pemulihan, beberapa ahli menekankan bahwa deflasi ini tidak serta merta menandakan krisis ekonomi yang serius. Akan tetapi, deflasi ini menjadi sorotan karena berpotensi mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama kelas menengah.

Wijayanto Samirin, seorang ekonom dari Universitas Paramadina, menjelaskan bahwa deflasi ini sebagian besar disebabkan oleh faktor siklikal pasca-Lebaran dan belum pulihnya daya beli masyarakat secara umum. Ia menegaskan bahwa situasi ini lebih merupakan peringatan daripada alarm bahaya, yang mengindikasikan bahwa kondisi ekonomi belum sepenuhnya kembali normal. Sementara itu, Chief Economist Bank Syariah Indonesia (BSI), Banjaran Surya Indrastomo, menambahkan bahwa deflasi ini merupakan bagian dari tren musiman setelah periode Ramadan. Namun, ia memperingatkan bahwa jika tren pelemahan ekonomi terus berlanjut, hal itu dapat memicu perlambatan ekonomi yang lebih signifikan.

Ekonom LPEM FEB Universitas Indonesia, Teuku Riefky, memiliki pandangan yang lebih hati-hati. Ia berpendapat bahwa deflasi ini bukanlah pertanda positif dan sejalan dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang melambat. Riefky menekankan perlunya perhatian khusus terhadap daya beli masyarakat kelas menengah, yang menurutnya belum mendapat perhatian yang memadai dari paket stimulus ekonomi yang diluncurkan pemerintah. Ia mengusulkan penciptaan lapangan kerja sebagai solusi untuk meningkatkan daya beli kelompok masyarakat ini.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa deflasi Mei 2025 terutama disebabkan oleh penurunan harga pada kelompok makanan bergejolak (volatile food), yang memberikan andil sebesar 0,41 persen. Menanggapi hal ini, pemerintah telah mengumumkan paket stimulus ekonomi senilai Rp24,44 triliun untuk periode Juni–Juli 2025. Paket ini mencakup berbagai langkah, seperti diskon transportasi, tarif tol, tambahan bantuan sosial (bansos), subsidi upah, dan potongan iuran jaminan kerja. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa tujuan dari stimulus ini adalah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi kuartal II tetap mendekati angka 5 persen.

Berikut adalah rincian stimulus ekonomi yang digelontorkan pemerintah:

• Diskon transportasi
• Tarif tol
• Tambahan Bansos
• Subsidi upah
• Potongan iuran jaminan kerja